Network
Pihaknya menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia dan segera membebaskan mereka yang ditahan.
Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus dan para diplomat mengatakan bahasa tersebut kemungkinan perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar di Dewan Keamanan.
"Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting bagi kami untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut," Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden dewan saat ini, mengatakan kepada wartawan, Rabu.
Baca Juga: 4 Februari 2021 Diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia: Simak Tema hingga Sejarah sang Penyakit
Tindakan keras militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di mana mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.
Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang kemudian dibantahnya.
Guterres mengatakan semua yang ditahan oleh militer selama kudeta harus dibebaskan dan ketertiban konstitusional dipulihkan.
"Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju," katanya.***
