Network
PR CIREBON - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu, 3 Februari 2021 berjanji untuk mobilisasi tekanan global yang cukup terhadap militer Myanmar soal kudeta.
Hal itu dilakukan PBB sebagai langkah untuk memastikan bahwa kudeta yang dilakukan militer Myanmar ini gagal, ketika Dewan Keamanan PBB mencoba untuk merundingkan pernyataan tentang krisis tersebut.
Pada Senin, 1 Februari 2021, militer Myanmar menahan pemimpin negara Aung San Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu, menyerahkan kekuasaan kepada kepala militer Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Baca Juga: Selidiki Covid-19 di Laboratorium Wuhan, Tim WHO Bertemu Wanita Kelelawar Tiongkok
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post.
“Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal, dan setelah periode transisi yang besar,” sambungnya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
Pengambilalihan militer memotong transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan mengundang kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Baca Juga: Rumus Kegagalan Indonesia Menurut Rizal Ramli: Lebih Baik Sewa BuzzerRP daripada Tindakan Nyata
Draf pernyataan awal yang diajukan oleh Inggris untuk diskusi di antara 15 anggota Dewan Keamanan mengutuk kudeta tersebut.
Pihaknya menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia dan segera membebaskan mereka yang ditahan.
Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus dan para diplomat mengatakan bahasa tersebut kemungkinan perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar di Dewan Keamanan.
"Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting bagi kami untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut," Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden dewan saat ini, mengatakan kepada wartawan, Rabu.
Baca Juga: 4 Februari 2021 Diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia: Simak Tema hingga Sejarah sang Penyakit
Tindakan keras militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di mana mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.
Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang kemudian dibantahnya.
Guterres mengatakan semua yang ditahan oleh militer selama kudeta harus dibebaskan dan ketertiban konstitusional dipulihkan.
"Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju," katanya.***
