Network
Baca Juga: Didesak Mundur usai Video Digerebek Selingkuh, Anggota DPRD Sulut JAK Minta Maaf
Selain itu, imbuhnya, KBRI juga telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di Myanmar.
“Langkah cepat itu patut diapresiasi, tapi penting dikawal pelaksanaannya, agar WNI yang berada di Myanmar benar-benar aman dan selamat,” ujar HNW.
“Namun, sebagai salah satu negara yang sejak awal menginisiasi pembentukan ASEAN untuk menjaga stabilitas serta menciptakan iklim demokrasi di kawasan, Pemerintah Indonesia harusnya lebih bisa memainkan perannya yang lebih besar,” lanjutnya.
Baca Juga: Sopir Minibus Ugal-ugalan dan Senggol Polisi Ditangkap, Diduga Hindari Razia Operasi Prokes
HNW mengatakan bahwa peran yang besar itu adalah menjamin demokrasi bisa tetap berjalan dengan baik di Myanmar dan etnis minoritas Rohingya tidak kembali menjadi korban.
Ia mengatakan bahwa kondisi para etnis Rohingya sekarang ini ibarat keluar dari mulut buaya, tetapi justru malah masuk ke mulut singa.
“Di era Aung San Suu Kyi nasib Muslim Rohingya tertindas. Tapi PBB khawatir dengan kudeta militer Myanmar ini akan berimplikasi kepada nasib 600 ribuan penduduk Muslim Rohingya semakin buruk,” ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi Soal Kudeta Myanmar, Fadli Zon Cemaskan Nasib Etnis Rohingya
Menurutnya, panglima Militer yang saat memimpin kudeta pernah diminta oleh Dewan HAM PBB untuk diselidiki dan dituntut atas genosida di Negara Bagian Rakhine Utara, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan.
