Network
PR CIREBON - Perdana Menteri Yoshihide Suga menegaskan bahwa Jepang tidak berniat untuk bergabung dengan perjanjian PBB yang melarang senjata nuklir.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga juga menyuarakan mengenai keraguannya akan keefektifan perjanjian yang tidak mendapat dukungan dari negara-negara senjata nuklir.
Di sisi lain, Perdana Menteri Yoshihide Suga Jepang mengaku berhati-hati dalam mempertimbangkan status pengamat untuk perjanjian nuklir tersebut.
Baca Juga: Unggah Foto Pemain Golf yang Mirip Donald Trump, Pejabat Iran: Balas Dendam Bisa Datang Kapan Saja
"Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami bom atom selama masa perang, Jepang memiliki tanggung jawab untuk memimpin upaya komunitas internasional untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir," kata Suga yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Japan Today.
Akan tetapi, lebih lanjut ia menjelaskan bahawa Perjanjian Larangan Senjata Nuklir tidak didukung oleh negara-negara bersenjata nuklir atau banyak negara non-nuklir.
"Sejalan dengan posisi kami bahwa perlu untuk mengejar jalur yang stabil dan realistis menuju perlucutan senjata nuklir, Jepang tidak berniat menandatangani perjanjian itu," ujarnya.
Sentimen anti-nuklir di Jepang tetap kuat lebih dari tujuh dekade setelah Perang Dunia II, dengan para penyintas dan aktivis lainnya mendesak pemerintahan Suga untuk bergabung dengan perjanjian penting tersebut.
Suga menyatakan Jepang akan melanjutkan upaya untuk 'membangun jembatan' antara negara senjata nuklir dan non-senjata nuklir.
Termasuk juga di dalamnya dengan memberitahu dunia tentang konsekuensi mengerikan dari penggunaan senjata nuklir.
Baca Juga: Tertular Penyakit Seksual dari Suami, Wanita di Korsel Serang Mertuanya
Jepang akan secara proaktif berkontribusi pada diskusi internasional.
Sehingga, konferensi tinjauan PBB tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang dijadwalkan pada Agustus tahun ini akan membuahkan hasil yang konkret.
Konferensi tersebut menyediakan platform bagi negara-negara bersenjata nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok.
Baca Juga: Boris Johnson: Virus Corona Jenis Baru di Inggris 30 Persen Lebih Mematikan
Langkah ini dilakukan untuk mengadakan pembicaraan dengan negara-negara bersenjata non-nuklir.
Tetapi, keretakan yang berkembang pada pertemuan sebelumnya pada tahun 2015 mencegah adopsi dokumen konsensus.
Jepang juga telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan pakta pelarangan senjata nuklir.
Baca Juga: Pemimpin Fraksi Fatah dan Hamas Palestina Buat Perjanjian, Tujuan Utamanya Damai dengan Israel
Sebab, ia bergantung pada payung nuklir AS untuk melindunginya dari ancaman termasuk rudal Korea Utara.
Pakta tersebut adalah yang pertama melarang pengembangan, pengujian, kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir.
"Jepang perlu secara tepat menangani ancaman keamanan nyata, termasuk dengan mempertahankan dan memperkuat pencegahan, sambil mencari cara yang realistis untuk mempromosikan pelucutan senjata nuklir," terang Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi.
Baca Juga: Dinas Keamanan Federal Rusia Berhasil Gagalkan Serangan Teroris Al-Sham
Ia menyampaikan Jepang juga akan mengadakan dialog dengan negara-negara pendukung perjanjian tersebut.
Hal ini dilakukan guna memenuhi peran sebagai pembuat jembatan antar negara dengan posisi yang berbeda.
Pemboman atom AS di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 bersama-sama menewaskan sekitar 214.000 pada akhir tahun itu.
Sejarah ini meninggalkan dampak yang begitu besar bagi penduduk Jepang dan bertahan lama.***
