Network
Michael Gwin, juru bicara kampanye Biden, menepis langkah tersebut sebagai panggung teater yang tidak didukung oleh bukti apapun.
"Aksi ini tidak akan mengubah fakta bahwa Presiden terpilih Biden akan dilantik pada 20 Januari, dan klaim tak berdasar ini telah diperiksa dan ditolak oleh Jaksa Agung Trump sendiri, puluhan pengadilan, dan pejabat pemilihan dari kedua partai," ujar Michael Gwin.
Salah seorang profesor hukum di University of Iowa, Derek Muller mengatakan bahwa dorongan untuk audit adalah aksi politik yang tidak akan mempengaruhi hasil pemilu.
Muller berpendapat, meskipun undang-undang tahun 1887 yang mengatur bagaimana anggota parlemen memvalidasi pemilu, sebagian besar ahli percaya bahwa Kongres tidak memiliki kewenangan hukum untuk meminta audit.
“Bahkan jika pembuat undang-undang memiliki kekuatan itu, mayoritas dari kedua kamar perlu mendukung audit, dan hampir tidak ada kemungkinan proposal memiliki tingkat dukungan seperti itu,” ujar Muller.
Baca Juga: Kenali dan Waspadai 6 Jenis Penyakit Eksotis Namun Disebut Mematikan
Biden mengalahkan Trump dengan selisih 306-232 di Electoral College.
Di bawah sistem Electoral College, "suara elektoral" dialokasikan ke negara bagian dan District of Columbia berdasarkan perwakilan kongres mereka.
Trump telah mendorong Partai Republik untuk mencegah Biden menjabat, meskipun tidak ada mekanisme yang layak bagi mereka untuk melakukannya.
Tantangan hukum oleh Trump dan sekutunya di pengadilan untuk membatalkan hasil pemilu telah menemui kegagalan besar.
