PR CIREBON - Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia telah benar-benar membawa beberapa negara dalam kondisi sulit, salah satunya adalah Malaysia.
Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia ini diketahui sedang bergulat dengan gelombang kedua dari Covid-19.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia, Malaysia, yang memiliki total penduduk 32 juta jiwa tersebut diketahui telah melampaui angka infeksi Covid-19 sebanyak 995.000 dengan 7.900 kematian sejak awal pandemi.
Baca Juga: Konsumsi Makanan Rendah Lemak Justru Memungkinkanmu Naik Berat Badan, Kok Bisa?
Pada awal Juni, jumlah kasus Covid-19 meningkat lebih dari 7.000 dalam satu hari, dan pada bulan Juli kembali meningkat menjadi lebih dari 10.000 kasus harian.
Untuk sebuah negara dalam krisis politik, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk membuat sektor ekonomi terdampak.
Berdasarkan data pada Mei 2020, pengangguran naik 5,3 persen setelah lockdown pertama diberlakukan pada Maret 2020, alhasil sektor ekonomi Malaysia terdampak sangat parah.
Baca Juga: Rose BLACKPINK Membeberkan Masa-masa Sulit Ketika Masih Trainee, Ada Kecoa di Asramanya!
Perekonomian Malaysia sempat meningkat seiring berjalannya waktu, pada bulan Januari awal tahun 2021 jumlah pengangguran turun menjadi 4,9 persen.
Angka tersebut terhenti karena adanya pemilihan umum di Malaysia Timur, ditambah dengan lemahnya kepatuhan masyarakat ketika bulan Ramadhan berakibat fatal dalam peningkatan kasus.
Hal ini mengakibatkan diberlakukannya Perintah Kontrol Gerakan (MCO) yang berlaku dari tanggal 1 sampai 28 Juni 2021 di Malaysia.
Baca Juga: Optimis Hubungan Tiongkok dan AS Membaik, Duta Besar Qin Gang: Ada Peluang dan Potensi Besar
Dampaknya 2 juta pekerjaan hilang pada 2021, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai subsidi
Mulai dari subsidi upah, pemberian uang tunai untuk orang yang terdampak dan dukungan untuk pengusaha kecil dan menengah, itu semua tidak terlalu berdampak pada sektor ekonomi Malaysia.
Pemerintah Malaysia diketahui sudah menggelontorkan dana sebesar $90 miliar atau setara Rp307 triliun untuk menerapkan berbagai kebijakan dan bantuan subsidi.
Baca Juga: Optimis Hubungan Tiongkok dan AS Membaik, Duta Besar Qin Gang: Ada Peluang dan Potensi Besar
Meski begitu, masih ada banyak ketidakpuasan dari masyarakat. Kuala Lumpur sendiri berkomitmen akan memberikan keringanan fiskal sebanyak mungkin melalui pendapatan negara.
Diketahui paket bantuan pemerintah Malaysia telah naik menjadi 23 persen dari PDB pada Desember 2020.
Meskipun serupa dengan Singapura, paket tersebut melebihi negara tetangga lainnya termasuk Filipina (6 persen), Indonesia (11 persen), Thailand (16 persen) dan Korea Selatan (15 persen).
Baca Juga: Sebut Ingin Operasi Plastik Agar Seperti Orang Korea, Raffi Ahmad: Maaf ya Dok ...
Pemerintah Malaysia memiliki ruang fiskal yang terbatas setelah mengalami defisit anggaran selama lebih dari 20 tahun.
Dengan adanya krisis ketika pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada cukup dana untuk membantu masyarakat.
Pemerintah Malaysia mengambil keputusan untuk menarik RM5 miliar atau setara Rp17 triliun dari National Trust Fund (KWAN) justru menuai kecaman dan kritik.
Karena dana tersebut sebelumnya bertujuan disimpan untuk digunakan sebagai kebutuhan generasi mendatang.
Pendapatan pajak juga diperkirakan turun setelah penurunan pendapatan rumah tangga dan pendapatan perusahaan di banyak sektor ekonomi terjun bebas.
Keputusan untuk menghapus dan mengganti Pajak Barang dan Penjualan pada tahun 2018 dengan Pajak Penjualan dan Jasa sudah bertanggung jawab atas kekurangan pendapatan sebesar RM20 miliar atau setara Rp68 triliun.
Jumlah keluarga yang jatuh di bawah garis kemiskinan terus meningkat, mereka yang berada di sektor informal juga terkena dampak yang sama.
Nasib pekerja migran di Malaysia bahwa tidak diperhatikan lagi terutama yang tidak memiliki dokumen resmi.
Baca Juga: Sebut Ingin Operasi Plastik Agar Seperti Orang Korea, Raffi Ahmad: Maaf ya Dok ...
Malaysia menghadapi situasi mengerikan yang membutuhkan tindakan segera. Tempat tidur rumah sakit terbatas, staf medis tertekan dan pasokan oksigen berisiko habis.
Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak untuk pengaturan untuk keadaan darurat dan mengisolasi kasus positif.
Malaysia juga perlu meluncurkan rencana vaksinasinya lebih agresif yang berdampak pada perpanjangan subsidi upah dan pemberian uang tunai.
Hanya dengan menggelontorkan banyak uang dan kembali menambah utang saja yang bisa membebaskan Malaysia dari kesengsaraan untuk ke pemulihan.***