PR CIREBON - Menteri Luar Negeri Tunisia menelepon rekan-rekannya di Turki, Prancis, Italia, Jerman, Uni Eropa dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia pada Rabu, 28 Juli 2021.
Tujuan Menlu Tunisia menghubungi mereka usai Presiden Kais Saied membekukan parlemen dan membubarkan pemerintah.
Menlu Tunisia menambahkan bahwa dia menjelaskan tindakan luar biasa itu bersifat sementara.
Baca Juga: Aniaya Tetangga Gegara Kotoran Hewan Hingga Tewas, Pria Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Arabiya, juga bahwa rekan-rekannya berjanji untuk terus mendukung demokrasi muda.
Presiden Tunisia Kais Saied menggulingkan pemerintah dan menangguhkan parlemen dengan bantuan dari tentara.
Langkah tersebut mendapat kecaman dan disebut sebagai kudeta oleh partai-partai utama negara itu, termasuk partai Islam Ennahda.
Baca Juga: SM Entertainment Jelaskan Konsep Project Red Velvet Queens Mystic, Comeback atau Perayaan Hari Jadi?
Dia memperluas beberapa langkah yang ada yang bertujuan untuk melawan pandemi, termasuk dikenakannya jam malam dan larangan perjalanan internal.
Akan tetapi, langkah tersebut dinilai juga akan memiliki efek meredam oposisi jalanan.
Tindakan Saied tersebut usai terjadinya kebuntuan berbulan-bulan dan perselisihan yang mengadu dia melawan Perdana Menteri Hichem Mechichi.
Baca Juga: Dinda Hauw Unggah Foto Bersama Keluarga Kecilnya, Netizen: Zayn Malik dan Gigi Hadid Versi Indonesia
Juga terhadap parlemen yang terfragmentasi ketika Tunisia jatuh ke dalam krisis ekonomi dan diperburuk pandemi Covid-19.
Presiden juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakannya sesuai dengan Pasal 80 konstitusi.
Selain itu, Presiden Kais Saied juga mengutip pasal untuk menangguhkan kekebalan anggota parlemen.***