PR CIREBON – Pada Senin, 21 Juni 2021, Uni Eropa menambahkan delapan pejabat dari militer Myanmar dan tiga perusahaan yang terkait dengan militer ke daftar hitam sanksi.
Sanksi itu ditetapkan Uni Eropa atas kudeta yang dimulai pada Februari lalu oleh militer Myanmar dan penindasan berdarah terhadap protes yang dilakukan rakyat.
Beberapa pejabat Myanmar yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa ditargetkan dengan pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, keamanan, keuangan, sumber daya alam dan transportasi.
Baca Juga: DPR RI Tolak Opsi Pailit Garuda Indonesia dan Memilih Pemerintah untuk Melakukan Upaya Penyelamatan
Uni Eropa juga menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar sanksi karena ingin memotong pendapatan utama untuk pemerintah militer.
Perkumpulan negara-negara itu juga menambahkan Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, ke dalam daftar hitam.
Penambahan terbaru membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh Eni Eropa menjadi 35, sejak putaran pertama langkah-langkah hukuman yang disepakati pada bulan Maret lalu.
Baca Juga: Dituduh Lakukan Pelecehan, Rian D'Masiv: Isu yang Buat Saya Terganggu, Terutama Keluarga
AS dan Inggris juga menargetkan pejabat dan perusahaan penting di Myanmar, tetapi sejauh ini pemerintah militer mengabaikan tekanan Barat.
Sementara itu, pada hari yang sama London mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta badan pemerintahan pemerintah militer Dewan Administrasi Negara Myanmar.
Menurut Inggris, langkah untuk mengekang perdagangan dua komoditas bernilai tinggi itu akan membuat para jenderal Myanmar kehilangan jutaan pendapatan.
Baca Juga: Ini Dia Kandungan Gizi dan Manfaat Buah Zaitun Bagi Tubuh, Salah Satunya Mengandung Vitamin E
"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.
"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan," tambahnya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.
Pemberontakan massal oleh rakyat telah ditindak keras, yang menyebabkan lebih dari 870 warga sipil tewas, menurut kelompok pemantau lokal.
Kelompok anti-militer menyambut baik sanksi terbaru Uni Eropa dan Inggris. Anna Roberts, direktur eksekutif Kampanye Burma Inggris, mengatakan itu adalah cara untuk menjaga tekanan ekonomi.
"Uni Eropa sekarang juga harus mencari cara-cara kreatif untuk menghentikan pendapatan minyak dan gas mencapai militer. Sangat penting untuk terus mengidentifikasi secara sistematis dan memotong sumber pendapatan ke militer," tambahnya.
Baca Juga: Intip Potret Cantik Naura Ayu, Anak Sulung Nola B3 yang Baru Rayakan Ulang Tahun ke-16!
Badan Investigasi Lingkungan (EIA) yang berbasis di London, yang menyelidiki kejahatan satwa liar transnasional, pembalakan liar dan deforestasi, juga memuji langkah tersebut.
"Sekarang tidak ada sumber legal untuk kayu, termasuk jati berharga, untuk diimpor dari Myanmar ke Uni Eropa," kata pemimpin kampanye hutan EIA Faith Doherty.
"Dengan sanksi yang ditargetkan ini, kita akan dapat menghentikan aliran mata uang kepada mereka yang mendapat untung secara individu," tandasnya.***