Tiongkok Geram, Tak Terima Tuduhan Inggris Soal Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

27 Maret 2021, 11:29 WIB
Foto Poster yang dibentangkan dalam aksi tolak genosida Uighur pada 19 Februari 2021 lalu. Pihak Tiongkok mengaku geram dan tidak terima atas tuduhan Inggris soal pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang.* /Reuters/Leah Millis

PR CIREBON - Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat (26 Maret 2021) mengumumkan sanksi terhadap individu dan organisasi di Inggris terkait dengan informasi mengenai Muslim Uighur di Xinjiang.

Menurut Tiongkok, Inggris telah menuduh ‘dengan jahat’ dan menyebarkan ‘kebohongan dan disinformasi’ tentang situasi di Xinjiang.

Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, PBB mengatakan pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap orang Uighur dan kelompok Muslim minoritas lainnya.

Baca Juga: Ramai Diisukan Putus dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra Akhirnya Buka Suara: Kita Berdua Saling...

Sanksi tersebut menargetkan sembilan orang warga negara Inggris dan empat entitas, melarang orang-orang tersebut dan anggota keluarganya memasuki daratan Tiongkok, Hong Kong dan Macau.

"Tiongkok dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

“Jika tidak, Tiongkok akan dengan tegas membuat reaksi,” katanya sembari menunjukkan bahwa sanksi akan segera dilakukan.

Baca Juga: Gambaran Tarot Hari ini, 27 Maret 2021: Warna Keberuntungan Aries Kuning dan Leo Warna Kopi

Mereka yang dikenai sanksi diantaranya ialah Tom Tugendhat, seorang anggota parlemen dari partai Konservatif, dan mantan pemimpin partai Konservatif Duncan Smith.

Selain itu ada pengacara hak asasi manusia terkemuka Helena Kennedy, yang merupakan rekan oposisi Partai Buruh di majelis tinggi.

Tak hanya itu, Geoffrey Nice juga termasuk diantara kesembilan orang yang diberikan sanksi oleh Tiongkok.

Baca Juga: Gambaran Tarot Hari ini, 27 Maret 2021: Warna Keberuntungan Aries Kuning dan Leo Warna Kopi

Geoffrey Nice merupakan orang yang memimpin Pengadilan Uighur, sebuah pengadilan independen yang dibentuk untuk menyelidiki apakah dugaan pelanggaran hak asasi di Xinjiang merupakan genosida.

Ia juga merupakan pelindung Hong Kong Watch, sebuah kelompok Hong Kong yang mengadvokasi hak dan kebebasan wilayah Tiongkok.

Kelompok itu mengatakan sanksi tersebut menandai akhir dari apa yang disebut ‘era emas’ hubungan Inggris-Tiongkok.

Baca Juga: Beredar Foto Celine Evangelista Mesra Bersama Pria Kekar, Stefan William Justru Kepergok Beri 'Like'

“Sebuah rezim yang memberikan sanksi kepada anggota parlemen, pengacara, akademisi dan aktivis Inggris karena 'kejahatan' akibat menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat secara serius dianggap sebagai mitra Inggris atau pendukung tatanan berbasis aturan internasional,” Hong Kong Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Semenatar itu, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif (CPHRC) malah merasa terhormat diberi sanksi oleh Tiongkok karena membela HAM Muslim Uighur.

"Merasa terhormat telah diberi sanksi oleh rezim Partai Komunis Tiongkok, sebagai pengakuan atas kerja tak kenal lelahnya yang mendokumentasikan krisis hak asasi manusia yang mengerikan di Tiongkol,” kata CPHRC dalam sebuah tweet.

Baca Juga: Dianggap Terlalu Baperan Soal Isunya dengan Komika Kiky Saputri, Sule: Dulu Sensitif, Harusnya Aku Profesional

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari yang sama memberikan dukungan kuat kepada mereka yang diberi sanksi oleh Tiongkok.

"Anggota parlemen dan warga Inggris lainnya yang diberi sanksi oleh Tiongkok hari ini melakukan peran penting untuk menyoroti pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap Muslim Uighur," cuit Johnson.

Kebebasan untuk berbicara menentang pelecehan adalah hal mendasar dan saya berdiri teguh bersama mereka,” pungkasnya. ***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: Al Jazeera

Tags

Terkini

Terpopuler