Network
SABACIREBON - Pemilihan umum serentak tahun 2024 telah berlangsung. Momen yang disebut sebagai “Pesta Demokrasi” ini merupakan sebuah perayaan besar dengan nilai penting dalam berjalannya birokrasi di Indonesia.
Masyarakat yang memenuhi syarat memilih pemimpin yang diharapkan dapat menyejahterakan dan memajukan bangsa, serta membawa Indonesia lebih dekat kepada tujuan dan cita-cita bangsa.
Keberadaan media sosial di pemerintahan telah mengubah perspektif lembaga publik dan birokrasi di seluruh dunia.
Baca Juga: Praktisi Kesehatan Sebut Puasa Ramadan Dapat Membuat Gangguan Lambung Membaik
Istilah ‘politik digital’ kini mendapat perhatian lebih dari masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang biasa disebut “Gen-Z”.
Jurnalisme, kampanye politik, dan aktivisme digital dapat dilakukan hanya dari genggaman tangan.
Aktivisme digital memungkinkan masyarakat berpolitik kapanpun, dimanapun, dan tanpa batasan ruang dan waktu.
Chadwick dan Howard dalam buku Routledge Handbook of Internet Politics menyatakan bahwa internet (media sosial) telah berevolusi menjadi media yang mendasari sistem komunikasi politik masyarakat.
Baca Juga: Wakil Italia Rontok, Inilah Daftar 8 Tim yang Lolos ke Perempat Final Liga Champions
John Postill dalam Digital Politics and Political Engagement mengungkapkan konsep politik digital terbagi menjadi beberapa bidang:
- Pemerintahan digital: Transformasi digital dalam lembaga pemerintah.
- Demokrasi digital: Melibatkan masyarakat, musyawarah, dan partisipasi.
- Kampanye digital: Terkait partai, kandidat, dan pemilihan umum.
- Mobilisasi digital: Dalam kelompok kepentingan dan gerakan sosial.
Baca Juga: Banjir Menerjang Kota Lama Semarang, Banjir juga Melanda Stasiun Tawang
Di era globalisasi ini, perkembangan media sosial sangat cepat dan efektif sebagai media penyebar informasi mengenai kehidupan politik. Blogging, vlogging, dan kampanye digital lainnya semakin relevan.
Dengan memanfaatkan kesempatan ini, para calon pemimpin pada pesta demokrasi 2024 dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dan menarik perhatian generasi milenial.
Politik digital bukan hanya tentang replikasi tindakan politik secara daring, melainkan membuka ruang tindakan baru.***
