SABACIREBON - Arab Saudi telah menjadi satu-satunya negara yang mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra 2034, menyusul keputusan Australia untuk tidak mengajukan penawaran.
Namun, keputusan ini telah memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan FIFA memenuhi komitmen hak asasi manusianya.
Kekurangan persaingan dalam penawaran dan proses cepatnya pengumuman tersebut telah mengundang kritik dari kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, yang meminta FIFA membatalkan Piala Dunia jika komitmen hak asasi manusia tidak dipenuhi.
Baca Juga: Jadwal Hylo Open 2023 Hari Ini 1 November & Link Live Streaming
Amnesty International menekankan bahwa komitmen hak asasi manusia harus disepakati dengan calon tuan rumah sebelum keputusan akhir penyelenggaraan turnamen dibuat.
FIFA diberi mandat untuk memastikan bahwa calon tuan rumah mematuhi kebijakan hak asasi manusianya dan untuk menghentikan proses tender jika risiko serius terhadap hak asasi manusia tidak ditangani secara kredibel.
Menurut peraturan FIFA, setiap tuan rumah Piala Dunia di masa depan harus mematuhi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, termasuk standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.
Baca Juga: IMAG Berperan Besar dalam Memajukan Budaya Bela Diri Indonesia
FIFA berkomitmen untuk berinteraksi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan upaya menegakkan tanggung jawab hak asasi manusia internasional.
Kelompok hak asasi manusia, termasuk Aliansi Olahraga dan Hak Asasi Manusia, berpendapat proses penawaran yang tidak kompetitif dapat membuat FIFA kurang efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Mereka mendesak FIFA untuk lebih tegas dalam mengawasi pematuhan terhadap hak asasi manusia.
Arab Saudi, seperti Qatar, telah menghadapi kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan larangan homoseksualitas.
Baca Juga: Palestina Berharap Mengakhiri Permusuhan dengan Israel
Aktivis hak-hak olahraga menekankan pentingnya FIFA dan otoritas Saudi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan kelompok LGBTIQ+ selama Piala Dunia 2034. Mereka berharap bahwa Piala Dunia dapat menjadi wadah untuk inklusi dan perubahan sosial.
Arab Saudi memiliki waktu hingga Juli 2024 untuk mengajukan penawaran penuhnya, dan FIFA akan mempublikasikan penilaiannya sebelum pemungutan suara yang akan mengkonfirmasi tuan rumah.
Upaya FIFA untuk memenuhi komitmen hak asasi manusia telah menjadi sorotan sejak Piala Dunia diberikan kepada Qatar pada tahun 2010, dan masih ada banyak isu yang perlu diatasi terkait hak asasi manusia dan hak-hak pekerja dalam persiapan turnamen.***