Network
“Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja K/L di Kementerian PUPR untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Respon Ketegangan Tiongkok-AS: Harus Ada Kebijakan, Sikap Tidak Memihak, Tidak Cukup
Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang menunjukkan realisasi yang baik yakni di atas 80 persen atau Rp 8,9 triliun dari total anggaran Rp. 11 triliun.
Adapun skema pembiayaan dengan pencapaian rendah adalah SSB (realisasi Rp 788 miliar dari Rp 4,9 triliun), SBUM (realisasi Rp 90 miliar dari Rp1,6 triliun untuk 4 juta penerima), dan BP2BT (realisasi Rp. 380 miliar dari Rp. 8,3 triliun).***
