Network
PR CIREBON - Hubungan politik antara Presiden Jokowi dengan PDIP dan Ketumnya, Megawati sedang menarik untuk diperbincangkan publik. Lantaran terendus kabar bahwa PDIP selaku partai pengusung Jokowi merasa kurang dilirik perannya dalam Pemerintahan.
PDIP mengklaim bahwa Presiden Jokowi lebih percaya pada Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir daripada orang orang partai PDIP dalam menugaskan urusan pemerintahan.
Dinamika politik yang sedang terjadi di internal partai yang diketuai Megawati tersebut mengundang perhatian seorang Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Dia mengutarakan pandangannya dalam kanal youtube pribadinya di @Refly Harun Official yang rilis pada Jumat, 30 Oktober 2020.
Baca Juga: Tusuk Ustad Saat Ceramah Maulid Nabi di Aceh, MA Berhasil Ditangkap Polisi Meski Sempat Kabur
Menurut Refly, problematika lingkar kekuasaan Presiden Jokowi pada jilid 1 dan 2 sebenarnya sama. Pada periode pertama, Presiden Jokowi dikelilingi oleh Luhut Pandjaitan yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN dan Andi Wijayanto sebagai sekretaris kabinet.
Ketiga orang tersebut pada jilid 1 pemerintahan Jokowi berusaha ditumbangkan oleh partai PDIP. Rini Sumarno berhasil bertahan dari posisinya, namun Luhut Pandjaitan tumbang. Luhut bergeser dari posisinya sebagai Kepala Staf Presiden menjadi Menkopolhukam lalu bergeser lagi menjadi Menko Maritim. Sedangkan Andi Wijayanto berhasil ditumbangkan dari posisinya.
Problematika tersebut terjadi lagi di era pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2. Dimana saat ini lingkar kekuasaan Jokowi diisi oleh orang orang diluar partai PDIP. Orang yang dimaksud adalah Luhut Pandjaitan, Arilangga Sutanto dan Erick Thohir.
Baca Juga: Gubernur Ridwan Kamil Paparkan Langkah Jabar Antisipasi Peningkatan Covid-19 di Masa Libur Panjang
Ketiga orang tersebut disinyalir tidak disukai oleh PDIP sehingga upaya penumbangan pun gencar dilakukan lagi.
Refly Harun menilai upaya tersebut adalah hal wajar yang dilakukan PDIP karena ketiga orang itu bukanlah orang orang yang dinilai bisa bekerja sama dengan PDIP.
Terkait Presiden Jokowi sendiri, sudah bukan rahasia lagi bahwa PDIP kecewa terhadap pemerintahan Jokowi baik di periode 1 maupun periode 2.
Baca Juga: Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Upah Minimun Tidak Naik, KSPI: Jauh Lebih Besar dari Aksi Kemarin
"Pasca 2024, sangat mungkin Jokowi sudah bukan orang yang determinan lagi karena tidak punya kekuasaan riil dan sudah tidak punya elektabilibilitas lagi untuk mencalonkan."kata Refly.
Berdasarkan hal itulah, menurut analisis Refly, Presiden Jokowi saat ini sedang gencar membangun kekuatan. Karena di kandang PDIP sosok Jokowi adalah sosok kesekian, kalah kuasa dengan Puan Maharani.
Dimulai dengan majunya Gibran dan Bobby di Pilkada 2020, Presiden Jokowi sedang mulai menunjukan taringnya. Namun dalam kondisi seperti ini, gerak berlawanan antara Presiden Jokowi dan PDIP semakin terlihat. Hal ini akan mengundang manuver politik yang tidak terduga.
Baca Juga: Menlu AS dan Jokowi Bertemu di Istana untuk Bahas Kerjasama Ekonomi hingga Kepentingan Negara Muslim
Refly menyimpulkan, hal itulah yang menjadi penyebab dinamika hubungan Presiden Jokowi dan elite elite PDIP. Semua itu sudah mengarah pada rencana politik untuk 2024 mendatang.
Jokowi berpikir kalau terlalu banyak mengakomodasi orang orang PDIP belum tentu loyalitasnya akan balik kepadanya. Sedangkan saat ini Jokowi membutuhkan orang orang yang benar benar loyal kepadanya.***
