Network
PR CIREBON - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menanggapi kritikkan keras Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tercantum dalam akun instagram miliknya, @ridwankamil.
Tepatnya, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menyoroti langkah PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang akan memberlakukan penyesuaian tarif jalan tol Cipularang dan Padaleunyi mulai Sabtu, 05 September 2020 pukul 00.00 WIB
Dengan gamblang, Kang Emil memandang kenaikan tol sangat tidak bijak dilakukan dalam situasi ekonomi sulit, diikuti kebijakan korporasi yang akan berimbas pada nilai kebutuhan masyarakat yang akan naik juga.
Baca Juga: Geram Deklarator KAMI Cuitkan Pelecehan Seksual, PSI: Menyelamatkan Bangsa kok Ga Hargai Perempuan
"Menaikkan tarif tol di situasi ekonomi sulit saat pandemi ini sangatlah tidak bijak. Ekonomi yang potensi resesi ini hanya akan diperparah oleh kebijakan korporasi ini. Karena sub sektor Ekonomi turunannya akan ikut naik," tulis Kang Emil membuka tulisannya.
Lebih lanjut, Kang Emil menyindir halus dengan membanding antar BUMN yang berlomba menurunkan tarif, berbeda dengan PT Jasamarga yang menaikkan beban masyarakat.
"BUMN yang lain-lain saat ini berlomba menurunkan, menggratiskan, mensubsidi masyarakat di tengah ancaman risiko resesi ekonomi, PT Jasa Marga malah menaikkan beban ongkos ekonomi," tambah Kang Emil dalam tulisannya.
Baca Juga: Curhat Susah Jaga Keutuhan PDIP, Megawati Heran Tanda Tangan Dipalsukan Demi Usung Puti di Surabaya
Mengakhiri pesan itu, Kang Emil meminta PT Jasamarga pun melakukan bela negara dengan menunda kebijakan kenaikan tarif tol tersebut.
"Mohon ditunda dan ditinjau ulang sampai situasi ekonomi membaik karena itu bagian dari bela negara anda," demikian bunyi narasi dari Gubernur yang memimpin 50 Juta penduduk ini.
Pada akhirnya, sindiran itu sampai ke telinga Kemen PUPR yang ditindaklanjut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan memutuskan untuk menunda penyesuaian tarif tol Cipularang dan Padaleunyi.
"Penundaan tarif ini berlaku mulai Senin (7/9) pukul 00.00 WIB. Penundaan penyesuaian dilakukan atas pertimbangan kondisi sosial ekonomi dalam masa Pandemi Covid-19," ungkap Kepala BPJT Danang Parikesit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Senin, 07 September 2020.
Baca Juga: Masih Banyak Diabaikan, Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Harus Isolasi Mandiri demi Cegah Happy Hypoxia
Namun demikian, penundaan tarif tol hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan itu, ditekankan Danang tidak akan mengubah layanan BUJT.
Pasalnya, Danang tegas meminta BUJT terus meningkatkan pelayanan jalan tol sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus memenuhi kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan jalan tol.
Dengan demikian, penundaan penyesuaian tarif tol berlaku untuk semua golongan pada ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi, artinya pengguna tol untuk semua golongan membayar tarif tol jarak terjauh sesuai dengan tarif semula.
Baca Juga: Firasat Beling Sekjen PDIP Soal Mulyadi Mudah Goyah di Pilgub Sumbar, Hasto: Hanya Ingin Populer
Dalam detailnya, tarif jarak terjauh untuk ruas tol Cipularang adalah sebagai berikut : Golongan I Rp 39.500, Golongan II Rp 59.500, Golongan III Rp 79.500, Golongan IV Rp 99.500, Golongan V Rp 119.000.
Sedangkan untuk ruas tol Padaleunyi, tarif jarak terjauh adalah Golongan I Rp 9.000, Golongan II Rp 15.000, Golongan Rp 17.500, Golongan IV Rp 21.500, Golongan V Rp 26.000.
Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebelumnya sempat menggegerkan dengan niat untuk memberlakukan penyesuaian tarif jalan tol Cipularang dan Padaleunyi, seperti disampaikan Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru.
Saat itu, Dwimawan menilai penyesuaian tarif merupakan upaya untuk menciptakan iklim investasi bisnis jalan tol yang kondusif.***
