Network
SABACIREBON - Teka teki akan ke mana langkah politik Parta Demokrat usai merasa dikhianati Koalisi Perubahan? sedikit mulai terkuak. Meski belum ada pernyataan resmi dari Demokrat, tapi sinyal hijau tampak dibuka Partai Gerindra.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dirinya tak mungkiri jika partai nya kini mulai membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Terutama setelah Demokrat menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyusul deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Minat Bekerja dan Kuliah di Korea Selatan? Simak di Sini, Ada 2000 Beasiswa, dan TKI Bisa Bawa Keluarga
"Sudah, sudah mulai pembicaraan. Demokrat komunikasi-nya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan, hari-hari ini," kata Ahmad Muzani di DBL Arena, Surabaya, Jatim, Minggu 3 September 2023.
Dikutip dari Antaramews, Muzani menyebutkan, Gerindra selama ini membuka ruang bagi seluruh pihak, termasuk Demokrat. Tujuannya dalam upaya memenangkan bakal calon presiden Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Kami membuka pintu ke setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi apalagi partai politik yang akan memberi kepada Pak Prabowo," katanya.
Baca Juga: Erling Halaand Cetak Hattrick Usai Bungkam Fulham 5-1
"Bagi kami dukungan dari siapapun apakah itu ormas, tokoh, kiai, pondok apalagi partai politik sesuatu yang berarti," sambungnya.
Sementara itu, disinggung terkait rencana bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ahmad Muzani belum mau memberi keterangannya.
Namun, dia kembali menyatakan bahwa Gerindra mulai membangun komunikasi dengan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono itu.
Baca Juga: CR-7 Masuk Daftar Skuad Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024
"Kami pokoknya sudah mulai intensif komunikasi," ujarnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sudah Berkemas untuk Meninggalkan Gedung Pakuan, dan Ini Pesannya
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***
