Network
PR CIREBON - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adrian Napitulu makin kuat melancarkan serangan kritik ke Menteri BUMN Erick Thohir, mulai dari pengangkatan jajaran direksi dari kaum milenial hingga kenaikan utang luar negeri BUMN.
Adapun banyak pengamat yang menilai bahwa serangan kritik itu sengaja untuk menyudutkan posisi Erick Thohir belum bisa mengakomodir nama-nama yang diusulkan Adian Napitulu untuk menduduki kursi komisaris BUMN.
Baca Juga: Merekam Aksi Menyiksa Kucing hingga Menggantung Anjing, Remaja Pengguna TikTok Ditangkap FBI
Sontak saja, hal itu pun menarik perhatian Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul.
Dalam akun twitternya, Tengku Zul buka suara terkait pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir perihal permintaan sejumlah petinggi partai politik agar kader mereka didudukkan sebagai komisaris BUMN.
Baca Juga: Kedisiplinan Masyarakat Jadi Kunci, Pakar UGM Prediksi Pandemi di Indonesia Berakhir November 2020
“Erick DIMINTA bagi bagi KURSI empuk Komisaris dan Jabatan di BUMN…? Politik “dagang babi”…? Anchooor…!” cuitnya dalam akun Twitternya, @ustadtengkuzul pada Senin, 20 Juli 2020.
https://t.co/CLrEpOUn1h
Erick DIMINTA bagi bagi KURSI empuk Komisaris dan Jabatan di BUMN...?
Politik "dagang babi"...?
Anchooor...!— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) July 19, 2020
Sebagaimana telah diberitakan Warta Ekonomi dari Viva dengan judul "Adian Minta Kursi di BUMN, Tengku Zul: Ini Politik Dagang Babi?"
Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa BUMN merupakan milik rakyat, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.
"BUMN itu milik rakyat. Jika bangkrut, rakyat juga yang merasakan. BUMN bukan milik kakek kalian. Tidak boleh seenaknya saja... Begitu kata Orang Medan," cuit Tengku Zulkarnain dalam twitternya tersebut.
Baca Juga: Gagal Calonkan Achmad Purnomo di Pilkada Solo 2020, DPC PDIP: Rasanya, Saya Tak Punya Harga Diri
Sementara itu, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda, maka sewajarnya dunia birokrasi BUMN harus diisi oleh anak-anak muda yang memiliki kemampuan manajerial.
"Saya pikir jangan dikotomi, seakan-akan ini eksperimen atau ini sebuah kebijakan yang sekedar menghibur sekelompok orang, bukan itu. Kalau kita lihat penduduk Indonesia mayoritas ini adalah anak muda," ungkap Erick dalam sesi wawancara yang diunggah dalam akun instagramnya, @erickthohir pada Minggu, 19 Juli 2020 kemarin.***(Redaksi WE Online)
