Network
Selly menambahkan, Komisi VIII bergerak cepat melakukan pembahasan. Mengingat pemberangkatan haji kloter pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022.
"Dan kita tekankan jangan sampai membebani calhaj. Sehingga kita perlu solusi yang tepat dan cermat," kata wakil rakyat dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.
Setelah melakukan pembahasan, sambung Selly, Komisi VIII menyetujui untuk penambahan pembiayaan untuk mencukupi kekurangan Rp1,5 triliun, dengan tidak membebani calhaj yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Baca Juga: Banyak Calon Haji asal Garut Terpaksa Tertunda Berangkat Karena Aturan Kuota
"Para calhaj yang akan berangkat tidak perlu khawatir atau bingung, karena insya Allah penambahan biaya operasional itu tidak akan bebani calhaj," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Selly menjelaskan, untuk mencukupi kebutuhan kekurangan dana haji tahun ini berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan dana efesiensi dana haji 2014-2019.
"Meskipun kita juga baru tahu kalau ada hasil efesiensi dana haji sejak 2014 sampai 2019, nilainya Rp700 miliar lebih," tuturnya.
Di sisi lain, Selly menyayangkan ketidakcermatan perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2022 oleh Kemenag. Seharusnya, sambung mantan wakil bupati Cirebon itu, Kemenag bisa memprediksi segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan kenaikan pembiayaan di Saudi Arabia.
Baca Juga: Kunjungan Presiden Jokowi ke Ende NTT Disambut Rasa Bangga dan Haru
"Saya kira tidak boleh lagi ada mismanajemen seperti ini. Apalagi baru diketahui sangat mepet dengan waktu pemberangkatan calhaj kita ke Tanah Suci," katanya.
