Network
PR CIREBON - Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin memanfaatkan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Menurut Mahfudz Siddiq, meraka adalah orang-orang yang ingin menjadikan polemik TWK KPK menjadi panggung besar yang ramai dan lama.
Padahal, kata Mahfudz Siddiq, polemik tersebut merupakan perkara kecil.
Baca Juga: WHO Bentuk Tim Baru untuk Selidiki Asal Usul Covid-19, Tiongkok: Kami Menentang Penelusuran Politik
"Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satu panggung kecil. Karena ini perkara kecil.,” kata dia pada 14 Agustus 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
“Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu peduli," sambungnya.
Dia menjealaskan bahwa dalam panggung besar itu yang penting "goalnya", bukan ingin kembali ke KPK.
Baca Juga: Beruntung! Seorang Pria Temukan Rp1,2 M di Kulkas Bekas yang Dibeli Online
"Maunya mereka panggung ini dibikin ramai dan panjang. Ujungnya sampai 2024," katanya saat menjadi pembicara dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk "Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK", 13 Agustus 2021.
Mahfudz Siddiq menyebutkan, pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.
"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro," papar dia.
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire 'FF' Hari Ini 14 Agustus 2021, Ada Skin Gratis Menanti Mu!
Sementara, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai masalah TWK ini sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.
"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, dimana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," imbuhnya.
Selain itu, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, ia mengaku lebih banyak menyimak.
Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini, Sabtu 14 Agustus 2021: RCTI, GTV, MNC TV, dan Indosiar
Namun jika sampai meminta Presiden turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.
Kepentingan besarnya, kata dia, adalah terciptanya penegakan hukum yang kapabel, berintegritas, independen, dan bisa sesuai harapan masyarakat dimana penegakan korupsi secara masif.
"Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkapnya.***
