Network
PR CIREBON - Isu mengenai kesejahteraan prajurit TNI kembali masuk dalam perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kali ini yang menjadi fokus DPR dari pembahasan tersebut adalah mengenai kebutuhan pokok Prajurit TNI yang belum terpenuhi.
Tidak hanya itu, prajurit TNI yang ditugaskan di daerah perbatasan negara juga menjadi poin yang diperhatikan DPR.
Dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Dpr.go.id, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto dalam pertemuannya dengan jajaran Kodam Iskandar Muda (Kodam IM) di Banda Aceh mengungkapkan apresiasinya terhadap kesiapan dalam menjalankan tugas.
Kodam IM sendiri memiliki tugas penting untuk pertahanan dalam perang dan operasi militer selain perang (OMSP).
Tetapi yang menjadi fokus dari kedatangan Anton adalah untuk membahas isu mengenai kesejahteraan prajurit TNI di Kodam IM.
Baca Juga: Simak Sinopsis Voice 4 dari Teaser Resmi tvN, Misteri Akan Semakin Menegangkan dan Berbahaya!
“Isu soal kesejahteraan prajurit ini dari periode ke periode selalu mengemuka. Di satu sisi kami paham betul kalau APBN kita terbatas,” ujar Anton.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga memahami salah satu kendala adalah mengenai porsi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) di mana ada pembagian di Mabes TNI untuk tiga Matra.
Karena itu kedatangan Komisi I DPR RI adalah untuk mendapatkan porsi atau rumusan ideal untuk pembagian dari Kemenhan untuk tiga matra TNI, baik AD, AL, dan AU.
Baca Juga: Iis Dahlia Ulang Tahun, Ini Ucapan Unik dari Devano Anaknya untuk sang Ibu: Becanda Sayang
Komisi I DPR RI memastikan untuk dapat menyerap aspirasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut.
Terutama untuk para penjaga pulau-pulau terluar bagian barat, kesejahteraan prajurit Kodam IM dirasa perlu mendapat perhatian lebih.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengatakan kalau Aceh menjadi salah satu titik terluar ujung barat negara, karena itu sebagai penjaga pulau terluar kesejahteraannya harus mendapat perhatian.
"Apakah tunjangan khusus itu diperlukan, karena kita tahu uang lauk pauk jumlahnya baru Rp60 ribu (per hari) dan ini berlaku rata, baik di Jawa, Sulawesi, maupun di Papua,” ucapnya.
Baca Juga: Ramalan Horoskop 30 Mei 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Waktu yang Tepat untuk Berinvestasi
“Inikan tentunya tidak bisa, karena biaya hidup juga pasti berbeda. Itu menjadi perhatian kami,” sambung Christina.
Selain itu yang akan menjadi fokus untuk prajurit TNI juga berkaitan dengan Perumahan Dinas.
Christina berpendapat bahwa prajurit TNI tidak akan tenang dan ketika bertugas apabila kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.
“Tadi disampaikan kalau Perumahan Dinas masih 45 persen kecukupannya, ini berarti kurang. Kemana sisanya, ada yang mengontrak, ada yang tinggal di rumah mertua, dan di barak-barak,” katanya.
Baca Juga: Hasil Final Liga Champions 2021: Chelsea Sukses Taklukan Manchester City 1-0
“Ini perlu juga diperhatikan karena menjadi kebutuhan pokok dari prajurit kita. Gimana mereka mau bertugas semaksimal mungkin kalau masih pusing soal urusan rumah,” sambung Christina.
Masalah tersebut harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah dan negara.
Pasalnya masih ada prajurit-prajurit TNI yang sudah mengabdi kepada negaranya lebih dari 30 tahun dan bahkan memasuki masa pensiun tapi belum memiliki rumah.
Peristiwa seperti itu dirasa kurang benar, karena itu Komisi I DPR RI akan berusaha memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan dari prajurit TNI dengan mendengar aspirasinya langsung.***
