Network
“Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.
Moeldoko lantas menyebut dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusannya menerima tawaran sebagai ketua umum tandingan Partai Demokrat.
Baca Juga: Kilang Minyak Indramayu Terbakar Hebat, Pertamina Belum Bisa Pastikan Penyebabnya
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” terang Moeldoko.
“Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” ujarnya.
Kemudian video unggahan Moeldoko itu, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 29 Maret 2021, Buruan Klaim Sebelum Kadaluwarsa!
Ia mengatakan, upaya menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan KLB yang ilegal.
“Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal,” kata Ardy Mbalembout lewat pesan tertulisnya yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu 28 Maret 2021.
Lalu, pernyataan Moeldoko yang mengatakan ada “pertarungan ideologi” di internal Partai Demokrat, dikomentari Ardy Mbalembout, bahwa perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai.
