Network
PR CIREBON - Myanmar ditetapkan telah mengajukan protes lebih banyak dibanding biasanya, terhadap pemerintahan militer pada Rabu, 24 Februari 2021.
Sementara itu, upaya Indonesia untuk mengerahkan jalan keluar dari krisis, dengan bantuan negara-negara Asia Tenggara lainnya tampak mulai goyah.
Pasalnya Indonesia mengalami pembatalan terhadap kunjungan diplomatik ke Myanmar yang telah dijadwalkan.
Baca Juga: Update Kode Redeem Free Fire Gratis Terbaru 24 Februari 2021, Cek di Sini!
Pada pekan ini, terjadi aksi unjuk rasa besar dan pemogokan umum untuk mengecam kudeta militer 1 Februari mulai Senin kemarin di Myanmar.
Mereka juga menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, meskipun ada peringatan dari pihak berwenang, bahwa konfrontasi dapat membuat orang terbunuh.
Pada Selasa, pertemuan secara keseluruhan lebih kecil diadakan, namun terjadi rapat umum oleh anggota etnis minoritas yang berbeda, berlangsung di pusat komersial Yangon.
Bergabung juga dalam rapat tersebut pegawai sipil dari Kementerian Energi.
Baca Juga: Tumbuh Sehat, Anak Anjing Lahir dengan Enam Kaki dan Dua Ekor
“Kami, etnis minoritas, tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak kami, tetapi sekarang kami melakukannya,” kata San Aung Li, 26, anggota minoritas Kachin, dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
"Jadi saya mendukung protes seperti halnya semua etnis, dengan satu suara," ujarnya melanjutkan.
Menurutnya, dengan protes dan gerakan pembangkangan sipil, yang melumpuhkan kehidupan di Myanmar.
Sementara Indonesia tengah mencari jalan keluar terhadap polemik tersebut.
Baca Juga: Picu Pandemi Lain, Latihan Militer Terbesar di Asia Pasifik Dikecam Organisasi Hak Asasi Binatang
Sumber mengatakan pihaknya mengusulkan rencana yang berpusat pada anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang mengirim pemantau untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk mengadakan pemilihan yang adil.
Militer belum memberikan kerangka waktu kapan pemilihan baru akan dilaksanakan.
Akan tetapi, mereka memberlakukan keadaan darurat satu tahun ketika merebut kekuasaan sehingga kemungkinan besar akan terjadi setelah itu.
Namun Partai Aung Sun Suu Kyi, yang menyapu suara pada pemilu 8 November, yang menurut militer telah melakukan penipuan, bersama dengan pendukungnya ingin kemenangan mereka diakui.
Baca Juga: Tiger Woods Kecelakaan, Donald Trump: Cepat Sembuh, Anda Juara Sejati!
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, berada di Thailand dan diperkirakan akan terbang ke Myanmar, tetapi perjalanan itu dibatalkan.
“Setelah memperhatikan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.
Pada Selasa, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon untuk menyuarakan penolakan terhadap pemilihan baru, menuntut agar suara yang mereka keluarkan pada November diakui.
Tentara melakukan kudeta setelah menuding ada kecurangan dalam pemilu pada November lalu.
Mereka menahan Aung Sun Suu Kyi dan para pemimpin partai lainnya.
Komisi pemilihan menolak klaim penipuan yang dituduhkan oleh militer tersebut.
The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno Marsudi sama saja dengan mengakui junta militer Myanmar.
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, seorang anggota komite yang mewakili anggota parlemen yang digulingkan.
Htin Lin Aung ditunjuk sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri.***
