Network
PR CIREBON - Sejak awal, nama Tri Rismaharini digadang-gadang masuk Kabinet Indonesia Maju.
Nama Tri Rismaharini terus disebut-sebut akan menggantikan posisi Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial.
Hingga akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial pada Selasa 22 Desember 2020.
Baca Juga: Sambut Menteri Baru yang Telah Dilantik, Partai Gelora: Semoga Jadi 'Kabinet Krisis' yang Tangguh
Tak hanya Tri Rismaharini, Presiden Jokowi juga mengumumkan 5 nama menteri baru yang masuk di Kabinet Indonesia Maju.
Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik enam menteri dan lima wakil menteri baru di Istana Merdeka pada Rabu 23 Desember 2020.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-rakyat.com dalam artikel "Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya", setelah resmi dilantik, Tri Rismaharini lantas melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy di Kementerian Sosial.
Baca Juga: Said Didu Dilaporkan atas Ujaran Kebencian Soal Yakut Cholil, Husin Shihab: Akhirnya Ada yang Lapor
Usai menjalani prosesi serah jabatan, Risma sapaan akrab Tri Rismaharini memaparkan langkah-langkahnya ke depan sebagai Menteri Sosial.
Risma mengatakan, ke depannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai dan digantikan secara elektronik.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya.
Baca Juga: Kini Resmi Jadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini Sudah Miliki Harta Kekayaan Lebih dari Rp7 Miliar
Risma mengatakan di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
Penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ungkap Risma.
Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Jasa Marga Prediksi 842.000 Kendaraan Tinggalkan DKI Jakarta
Pembenahan data
Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
Ke depan dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Indonesia per 23 Desember 2020, Rekor Kesembuhan Naik 5.981 Pasien
"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya.
Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," tutur mantan Walikota Surabaya itu.
Baca Juga: Apakah BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut di Tahun 2021? Presiden Jokowi Tekankan Hal Ini
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Namun, semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
Baca Juga: Apakah BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut di Tahun 2021? Presiden Jokowi Tekankan Hal Ini
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian," paparnya
"Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," tutup Risma.*** (Amir Faisol/Pikiran-rakyat.com)
