Network
PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menanggapi soal wacana jabatan presiden tiga periode.
Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Hidayat melayangkan sindiran keras kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang diketahui melontarkan wacana tersebut.
"Ketua DPR/Puan M;agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR.Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar2 berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat," cuit Hidayat.
Baca Juga: Blak-blakan! Teroris Zulkarnen Ungkap Misi Rahasia Tim Khusus Pengeboman
Masih dalam cuitan yang sama, Hidayat juga menyebut jika wacana tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo sendiri.
Hal itu dibuktikan Hidayat dengan mengunggah sejumlah tangkapan layar berita terkait tanggapan Presiden Jokowi soal wacana tersebut.
Ketua DPR/Puan M;agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR.Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar2 berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat. Soal masajabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras olh @jokowi. Dan masa jabatan Presiden domain MPR. pic.twitter.com/qSTy9uO7EJ— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) December 19, 2020
"Soal masa jabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras olh @jokowi. Dan masa jabatan Presiden domain MPR," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Baca Juga: Jauh dari Keramaian, Bunker Milik Teroris Upik Lawanga Ditutup Terpal
Tak hanya Hidayat, politisi Partai Gerindra Fadli Zon pun turut menanggapi wacana tersebut lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.
Anggota DPR RI tersebut bahkan melayangkan kritik dan sindiran dan menyebut jika jabatan presiden agar dibuat seumur hidup saja.
Sekalian saja masa jabatan Presiden bisa seumur hidup spt zaman Orde Lama. https://t.co/05MQoUWPrQ— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 19, 2020
"Sekalian saja masa jabatan presiden bisa seumur hidup seperti zaman Orde Lama," cuit Fadli.
Baca Juga: Jalani Isolasi Mandiri, Ridho Slank dan Sang Istri Positif Covid-19
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, wacana terkait penambahan masa jabatan presiden harus dikaji.
Puan merencanakan kajian penambahan masa jabatan presiden dilakukan di Komisi II yang membidangi pemerintahan.
"Itu masih wacana tentu harus dikaji kembali secara baik. Jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan.
Baca Juga: 7 Rumah di Asrama Brimob Depok Hangus Terbakar, Enam Unit Damkar dan 40 Personil Dikerahkan
Pada saat itu, munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden berawal dari pernyataan Wakil Ketua MPR Arsul Sani.
Ia menyebut, ada partai politik yang mengusulkan masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi tiga periode. Partai politik yang dimaksud adalah Nasdem.
"Ini ada yang menyampaikan seperti ini (masa jabatan presiden ditambah 3 periode) kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.***
