Network
PR CIREBON – Bertepatan dengan diperingatinya hari anti-korupsi sedunia yakni pada Rabu, 16 Desember 2020, Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa poin agar tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dapat ditindak dan dicegah sedini mungkin.
Poin pertama dalam keterangannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus mereformasi sektor layanan publik dan sektor perizinan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
Orang nomor satu di Republik ini dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020 mengatakan reformasi di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan menjadi perhatian utama pemerintah.
“Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA.
Untuk mempersempit peluang korupsi, tutur Jokowi, pemerintah akan terus mereformasi secara struktural dan besar-besaran. Tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang rumit akan dipangkas dan disederhanakan.
“Yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Kelompok Militan Boko Haram Mengklaim Sebagai Dalang Dibalik Penculikan 300 Anak Sekolah di Nigeria
Dalam pembenahan sistem itu, ujar Presiden, memerlukan dukungan pengawasan efektif dari internal maupun eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga partisipasi publik.
Selanjutnya, pada poin kedua, Presiden Jokowi menilai profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan (korupsi),” ujar Kepala Negara.
Baca Juga: Mereformasi Sektor Pelayanan dan Perizinan, Diyakini Presiden Memperkecil Terjadinya Peluang Korupsi
"Namun, orientasi dan 'mindset' dalam pengawasan dan penegakan hukum diarahkan pada tata kelola dan pencegahan korupsi," ucap Presiden.
Artinya, kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi.
"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegah-nya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi," ujar Presiden menegaskan.
Kemudian, pada poin yang ketiga, budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Jokowi mengatakan pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi, tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.
Orang nomor satu itu menegaskan semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalkan peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.
Lalu, hal yang tak terduga terjadi pada saat penyampaian berlangsung, saat Jokowi sedang menjelaskan, tiba-tiba saja listrik di KPK padam.
Presiden Joko Widodo lalu menyebut pemberantasan korupsi tidak boleh padam meski listrik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat padam saat peringatan puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia).
"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara "Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia Tahun 2020" melalui "video conference".
Acara yang juga disiarkan langsung di "channel" Youtube Sekretariat Presiden dan KPK RI itu sempat terhenti sekitar 5 menit saat Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pidato pembuka karena listrik padam. Saat listrik kembali menyala, Presiden Jokowi langsung menyampaikan sambutan.
Di KPK pun hadir langsung dalam Hakordia tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Dewan Pengawas KPK serta pejabat negara terkait lain.***
