SABACIREBON - Presiden Jokowi menggalakkan upaya mencapai nol emisi karbon sebelum 2060. Kementerian ESDM mendorong penggunaan PLTS untuk meraih target tersebut.
Perubahan iklim menjadi perhatian dunia. Presiden Jokowi berkomitmen pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim di Dubai akhir 2023.
Dalam KTT itu, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk menuju nol emisi karbon sebelum 2060. Kolaborasi dengan pihak swasta dan mitra bilateral ditekankan.
Baca Juga: Jelang Ramadan - Idul Fitri, Bey Minta TPID Bekerja Lebih Efektif
Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengakui perlu upaya lebih keras dalam mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.
Pemerintah berkomitmen merealisasikan pembangunan EBT sesuai rencana RUPTL dengan target terpasang 10,6 GW pada 2025.
Pembangunan PLTS Atap menjadi fokus utama dengan target 3,6 GW pada 2025. Langkah-langkah ini butuh kerjasama semua pemangku kepentingan.
Baca Juga: WJES 2024: Jawa Barat Optimistis Tingkatkan Kinerja Ekonomi
Kementerian ESDM mendorong pembangunan PLTS Atap skala kecil, terapung, dan skala besar di seluruh Indonesia.
RUPTL PT PLN (Persero) 2021--2030 membuka peluang besar bagi pengembangan EBT dengan penambahan kapasitas 20,9 GW.
Pengembangan PLTS on-grid juga didorong, di mana swasta akan mengembangkan sebagian besar kapasitas.
Baca Juga: PTDI dan Bappenas Dorong Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan di Bali
Prioritas Kementerian ESDM 2022 termasuk pemasangan PLTS Atap dan penerangan jalan umum tenaga surya.
Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021 dan Permen 2 tahun 2024 mengatur pemanfaatan PLTS Atap dan ekspor-impor listrik.
Pasal 13 Permen 2/2024 menetapkan bahwa listrik dari PLTS Atap hanya untuk digunakan sendiri, bukan untuk ekspor.
Baca Juga: Pengembangan Literasi Keuangan menuju Daya saing pelaku UMKM pada negara Indonesia dan Jepang
Sosialisasi Permen 2 tahun 2024 dijadwalkan untuk 5 Maret 2024, membahas secara detail regulasi baru PLTS Atap.
Isu kuota pengembangan PLTS Atap juga menjadi perhatian, dimana penetapan kuota akan mempertimbangkan berbagai faktor.
Harapannya, kebijakan ini akan mempercepat penggunaan PLTS dan mencapai target nol emisi karbon sebelum 2060.***