PR CIREBON – Vaksinasi mandiri yang disarankan oleh para pengusaha swasta dipertimbangkan oleh pemerintah.
Usulan vaksinasi mandiri oleh para pengusaha swasta itu menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya adalah Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher.
Anggota DPR Netty meminta program vaksinasi Covid-19 untuk memperhatikan asas keadilan sehingga seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali rakyat miskin, bisa mengakses vaksin itu.
Baca Juga: Segera Tayang di NET TV, Berikut Sinopsis Drama Korea Oh My Ghost!
"Negara harus memastikan program vaksinasi berada dalam kendali satu pintu agar transparan, mudah dievaluasi dan dilakukan pengawasan," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu, 14 Februari 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Ia mengharapkan agar kran vaksin tersebut tidak menimbulkan ‘potong kompas’ pengusaha dengan membeli langsung dari produsen.
“Akibatnya, potensi konglomerasi dan komersialisasi sangat terbuka. Jika sudah masuk skema konglomerasi, bagaimana nasib rakyat miskin untuk mendapat vaksin?" katanya.
Netty menuturkan pentingnya satu komando dalam program vaksinasi dan memperhatikan skema pengadaan vaksin sesuai aturan yang berlaku di Tanah Air.
Baca Juga: Segera Tayang di NET TV, Berikut Sinopsis Drama Korea Oh My Ghost!
Selain otoritas penggunaan darurat (Emergency Use Authorization), ada juga standar kehalalan vaksin.
Sejauh ini, hanya vaksin dari Sinovac yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Netty juga mempertanyakan motif di balik usulan pelibatan swasta dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri.
"Isu vaksin mandiri oleh BUMN pernah mencuat di awal program vaksinasi, namun ditepis oleh pemerintah dengan menyampaikan secara terbuka bahwa vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Segera Tayang di NET TV, Berikut Sinopsis Drama Korea Oh My Ghost!
“Jika sekarang muncul lagi isu melibatkan sektor swasta untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, saya perlu mempertanyakan apa motif dibalik usulan tersebut?
“Benarkah untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau ada motivasi lain? Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga memastikan bahwa lembaganya ikut mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mandiri.
Baca Juga: Link Live Streaming Arsenal vs Leeds United, Duel Papan Tengah Meriam London Lawan Tim Promosi
"Kami lakukan pengawalan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah itu harus kita pertanggungjawabkan. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi," kata Firli Bahuri pada Kamis, 11 Februari 2021 lalu.
Firli Bahuri menyatakan, sesuai dengan amanat perpres nomor 99 tahun 2020, skema vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pihaknya pun memastikan ikut mengawal mulai dari pengadaan sampai pendistribusiannya.
"Ini dilaksanakan oleh BUMN, tentu kami akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri dari mana sumbernya, pengadaannya, pengaturannya sampai dengan distribusi," ujar Firli Bahuri.***