PR CIREBON – Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA), KH Ahmad Sadeli Karim, mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi masyarakat.
Hal itu Ahmad Sadeli lontarkan soal pemilihan calon Kapolri, meski kewenangan sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
"Menurut saya itu memang kewenangan Presiden,"
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Cirebon Naik, Pemda Keluarkan Surat Edaran Penundaan Pembelajaran Tatap Muka
"Presiden harus mendengarkan aspirasi rakyat untuk kemaslahatan ke depan,” kata KH Ahmad Sadeli Karim dalam keterangan tertulisnya Selasa, 12 Januari 2021.
Ahmad Sadeli menilai, Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.
"Artinya, ya, tolong Presiden bijaklah dalam memilih seorang Kapolri. Mudah-mudahan dengan begitu ada kondusivitas bagi keamanan,"
Baca Juga: Kabar Gembira, BLT PKH Khusus untuk Anak Sekolah Kembali Cair di 2021, Simak Syarat dan Ketentuan
"Itu yang diharapkan. Ada stabilitas ada keamanan. Rakyat tenang, tidak ada gejolak. Itu saja yang kita harapkan," ungkapnya Ahmad Sadeli.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News, selain itu, ia berharap, Kapolri mampu menegakkan hukum secara adil dan bisa melindungi seluruh rakyat yang majemuk.
"Lalu bagaimana menegakkan hukum secara adil. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu"
Baca Juga: Cetak Rekor Baru, Kasus Harian Positif Covid-19 di Indonesia Capai 10.047, Berikut Data Sebarannya
"Saya rasa kriteria Kapolri sudah jelas sebagai pengayom, sebagai pelayan bagi seluruh bangsa Indonesia yang majemuk dan ber-Bhinneka Tunggal Ika ini,” terangnya.
Terkait nama calon Kapolri yang mencuat di publik, Ahmad enggan mengomentari.
Ia menilai bahwa semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ungkap Perkembangan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara, KPK KIni Geledah 2 Lokasi Ini
"Saya masalah nama, 'no comment'. Semua pernah jadi Kapolda Banten, Pak Listyo, Pak Boy Rafli. Itu terserah Presidenlah.
"Kita kan hanya saran saja sebagai rakyat biasa. Saya kira Presiden lebih tahu lah agar bagaimana suasana negara ini kondusif ke depan.
"Kita kan inginnya ketenangan," jelasnya.
Baca Juga: Soroti Soal Harun Yahya, Akhmad Sahal: Lumayan Banyak Penggemarnya di Indonesia, Padahal Abal-abal
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, Amran Arifin, juga meminta masyarakat bersabar dan menunggu
Mengenai keputusan Presiden Jokowi untuk memilih kandidat terbaik yang akan menjadi calon Kapolri.
Dia mengatakan sosok calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Ia menilai, Jokowi pasti sudah punya calon terbaik.
Baca Juga: Mbak You Sempat Ungkap 7 Ramalannya, Salah Satu Terawangan Soal 'Lautan Menangis' Kini Terjadi
"Soal pemilihan Kapolri itu hak prerogatif Presiden, kita serahkan sama Presiden. Jadi tidak perlu berspekulasi,"
"Menyebarkan hoaks yang macam-macam. Kita ingin negara ini kondusif. Jadi tidak boleh melewati batas kewenangan"
"Kita sebagai warga," kata Amran melalui siaran pers pada Selasa, 12 Januari 2021.
Baca Juga: 74 Kantong Jenazah Korban hingga Puing-puing Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Berhasil Ditemukan
Dia juga mengingatkan agar jangan ada pihak yang memperkeruh suasana dengan menyebar hoaks seolah-olah Jokowi sudah mengusulkan nama ke DPR.
Menurutnya, nama-nama calon Kapolri yang beredar ini adalah para putra terbaik bangsa.
Meskipun begitu, ia menyarankan masyarakat sebaiknya menunggu nama yang terbaik yang dipilih Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sudah Ditemukan, Langsung Dibawa ke JICT dengan Box Khusus
Amran berharap Kapolri yang terpilih nantinya bisa mengayomi semua pihak dan harus bebas dari kepentingan politik.
"Dia tidak menjadi alat kekuasaan. Dia berdiri sebagai pengayom masyarakat, menjaga keamanan masyarakat dan keutuhan negara ini,"
"Itu yang paling penting. Polri ini kan salah satu penegak hukum, jadi jangan dia menjadi alat kekuasaan,"
Baca Juga: Sandwich Ham yang Dibawa Pengemudi Truk Inggris Disita Petugas Perbatasan Belanda, Ini Alasannya
"Hukumbukan alat kekuasaan, tapi timbangan yang betul-betul adil," tutur Amran.***