Network
PIKIRAN RAKYAT - Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pendanaan untuk organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berbahaya.
Sebelumnya, Donald Trump sempat mengancam, dan akan melihat bagaimana sikap WHO ke depannya.
Namun tepat pada 14 April 2020, Donald Trump mengatakan akan resmi menghentikan sementara pendanaan untuk WHO.
Baca Juga: Cek Fakta: Tersiar Kabar Jokowi Bagikan Sembako di Istana Bogor Sabtu Malam, Cek Faktanya
Presiden Amerika itu mengklaim bahwa WHO gagal dalam tugasnya serta tak bertanggung jawab mempromosikan 'disinformasi' terhadap pandemi Covid-19.
Ia menyebutkan bahwa kesalahan WHO itu berdampak terhadap penyebaran virus yang lebih luas di dunia.
Di gedung Putih, Trump menyatakan bahwa AS akan meninjau peran WHO yang selama ini sudah melakukan kesalahan dengan seolah menutupi penyebaran virus corona.
Tetapi Trump juga mengakui akan terus terlibat dengan WHO untuk membuat perubahan yang berarti ke depannya.
Baca Juga: Update Corona di Indonesia per 15 April 2020: Kasus Positif Harian Turun Menjadi 282 Kasus
Trump sebelumnya menyebut WHO telah berpihak kepada Tiongkok, padahal penyokong utama dana untuk WHO adalah Amerika serikat.
Trump mengatakan para pembayar pajak Amerika seharusnya tidak mendanai WHO, dan kini ia tengah menyelidiki pihak WHO.
"WHO memberikan informasi yang salah dari Tiongkok tentang virus tersebut dan mengatakan itu (virus corona, red.) tidak menular dan tidak perlu adanya larangan berergian," ujar Trump.
Trump juga mengungkapkan bahwa WHO sempat menentang apa yang dilakukan oleh Negaranya di mana mereka membatasi perjalanan dari dan ke AS saat awal-awal virus corona mencuat ke permukaan.
Baca Juga: Gelar Patroli Mobile, Dua Oknum Preman Digelandang Polres Cirebon Kota
"WHO gagal dalam tugas dasar ini dan harus bertanggung jawab. (WHO, red.) gagal menyelidiki laporan yang dapat dipercaya dari sumber-sumber di Wuhan," ujarnya lagi.
Trump menambahkan bahwa WHO juga gagal melihat laporan yang kredibel tentang penularan virus corona dari manusia ke manusia.
Dia mengklaim bahwa WHO memprioritaskan politik dibandingkan dengan langkah-langkah penyelamatan jiwa.
Keterlambatan WHO dalam memutuskan virus corona sebagai darurat global pada waktu itu disebut sebagai hutang yang harus dibayar kepada Bangsa-bangsa di dunia.
Baca Juga: Bantu Ketersediaan Stok Darah, Polres Cirebon Kota Gelar Donor Darah saat Pandemi Covid-19
Pasalnya WHO mendeklarasikan Emergency Health of Internasional pada 30 Januari 2020, namun virus corona tidak dinyatakan sebagai pandemi sampai 11 Maret 2020.
Trump pun mengonfirmasi bahwa AS akan mengarahkan kesehatan global dengan mencari mitra lain.
"Semua bantuan yang kami kirim akan dibahas dengan kelompok-kelompok yang sangat kuat dan berpengaruh dan cerdas secara medis, politik, dan segala cara lain,' ujar Trump.
Ia mengatakan akan membahasnya dengan negara lain juga mitra kesehatan global yang lain terkait semua pendanaan yang masuk ke WHO.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, Rabu 15 April 2020: Palimanan dan Kejaksan Bersiap Hujan Ringan
Pekan lau, Jenderal WHO Tedros Adhaom Ghebreyesus memberikan pembelaan terhadap tindakannya dan meminta Trump untuk tidak membawa hal-hal politik ke dalam maslah tersebut.
Bahkan sebanyak satu juta petisi telah ditandatangan untuk menyerukan pengunduran diri Tedros atas tindakan yang seolah meremehkan Covid-19.
Sebagian juga menyalahkan WHO karena gagal bertindak ketika Tiongkok membungkam laporan kasus virus corona di Wuhan.
"Jika kamu tidak ingin lebih banyak korban tewas, maka kamu jangan mempolitisirnya," ujar Tedros seperti yang diberitakan oleh situs The Sun.
Baca Juga: Bantu Mayarakat, Relawan Peduli Covid-19 di Kota Cirebon Salurkan 500 Paket Sembako
Trump mengakui sejauh ini telah berkontribusi hingga $ 500 juta atau sekitar Rp 7,8 triliun untuk pendanaan WHO, jauh lebih besar dibanding dengan Tiongkok yang hanya menyumbang sekitar $ 42 juta atau setara dengan Rp 659 miliar.
Setelah mengecam WHO dengan tindakannya, Trump mengungkapkan bahwa setiap gubernur negara bagian akan diperintahkan untuk mematuhi rencana pembukaan mitra kesehatan global yang lebih kuat.***
