PIKIRAN RAKYAT - Sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona, Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia membatalkan kampanye Tahun Kunjungan Malaysia 2020 (Visit Malaysia 2020).
Dilaporkan Antara dari siaran pers di Putrajaya Kamis, 19 Maret 2020, Menteri Pariwisata, Sen,i dan Budaya Malaysia, Nancy Shukri mengatakan, pihaknya juga membatalkan penginapan para tamu di tempat-tempat penginapan objek wisata selama pelaksanaan lockdown.
Lockdown atau dalam bahasa setempat Perintah Pengendalian Pergerakan (Movement Control Order) akan berlangsung kurang lebih selama 2 minggu mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 mendatang.
Baca Juga: Temukan Bahan Alami Potensial Tangkal Covid-19, Peneliti UI dan IPB Lakukan Kolaborasi Cerdas
Kementerian juga menutup semua urusan di gerai dan layanan daring bagi permohonan baru, pembaharuan izin pengendalian wisata, pramuwisata, Institut Latihan Pariwisata, spa, dan pusat pijat kaki hingga 31 Maret 2020.
Sejalan dengan siaran pers Majelis Keselamatan Negara, Kantor Perdana Menteri mengatakan sehubungan dengan aturan lockdown yang ditetapkan pemerintah, semua tempat penginapan wisatawan diperbolehkan untuk beroperasi secara minimum.
"Namun, semua tamu tempat penginapan wisatawan hendaklah berada di dalam kamar penginapan mengikuti waktu karantina terkait dan sajian makanan hendaklah dibuat dalam pelayanan dalam ruangan," ujarnya.
Sementara itu, untuk proses pendaftaran tamu ke tempat penginapan pelancong diperbolehkan, tetapi dalam skala yang kecil dan dibatasi.
Selain dibatalkannya beberapa acara besar, pandemi virus corona juga memicu krisis ekonomi global.
Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kasus virus corona juga dapat menghilangkan hingga 25 juta pekerjaan di seluruh dunia jika pemerintah tak bertindak cepat melindungi pekerja dari dampak tersebut.
"Namun, jika kita melihat respons kebijakan yang terkoordinasi secara internasional, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan global 2008/9, maka dampaknya terhadap pengangguran global bisa jauh lebih rendah," kata ILO.
Organisasi itu menyerukan langkah-langkah mendesak, skala besar, dan terkoordinasi untuk melindungi pekerja di tempat kerja, merangsang ekonomi, dan mendukung kelangsungan pekerjaan dan pendapatan pekerja.***