Network
PR CIREBON – Pemerintahan Presiden Korea Selatan Moon Jae In dan partainya yang bernama Partai Demokrat Korea (DPK) menghadapi ancaman politik baru.
Hal itu disebabkan sekelompok aktivis yang dituduh melakukan spionase diketahui telah menghubungi Moon Jae In dan partai tersebut sebelum ia terpilih sebagai presiden.
Pihak oposisi konservatif melabeli insiden yang diduga dilakukan Moon Jae In tersebut sebagai ‘skandal spionase’.
Baca Juga: Hujan Deras Guyur Sejumlah Wilayah Korea Utara hingga Sebabkan Banjir, Ribuan Warga Dievakuasi
Mereka menuntut penjelasan dari pemerintahan Moon Jae In sekaligus menyebut bahwa masalah itu dapat menyebabkan kegemparan dalam pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan Maret tahun depan.
Sebelumnya, Pengadilan Distrik Cheongju mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tiga dari empat aktivis yang berbasis di kota tersebut, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional.
Para aktivis itu menjadi penuntut saat memprotes pengerahan pesawat tempur F-35A Korea Selatan.
Baca Juga: Atta Halilintar Sebut Rumahnya Angker, Suami Aurel Hermansyah: pada Kesurupan
Badan Intelijen Nasional (NIS) dan jaksa menuduh bahwa mereka telah mengorganisir protes setelah menerima perintah dari mata-mata Korea Utara di Tiongkok dan Kamboja.
Harian konservatif Korea, Chosun Ilbo dan Dong-A Ilbo, melaporkan bahwa NIS dan jaksa telah mengamankan perangkat memori USB yang berisi dokumen tentang protes anti-F-35A.
Dokumen itu disebut telah dibagikan oleh para aktivis dengan agen dari Partai Buruh Korea, yang diketahui bertanggung jawab atas operasi spionase di Korea Selatan.
Baca Juga: 5 Tips Nyalakan Api Kehidupan Cinta Anda Saat Leo New Moon pada 8 Agustus 2021
Perangkat memori itu juga berisi sumpah kesetiaan mereka kepada pemimpin pertama Korea Utara, Kim Il-sung.
Pengaruh politik dari tuduhan ini semakin membesar setelah terungkap bahwa keempat aktivis itu bekerja untuk kubu pemilihan Presiden Moon Jae In pada 2017 sebagai penasihat masalah perburuhan.
Mereka juga secara teratur berhubungan dengan sejumlah anggota parlemen kelas atas dari DPK yang berkuasa.
Selain itu, terungkap bahwa salah satu dari empat aktivis yang menghindari penangkapan mengadakan kampanye penggalangan dana untuk menjalankan iklan surat kabar yang menyerukan pemakzulan jaksa agung saat itu Yoon Seok Youl.
Saat ini Yoon Seok Youl menjadi calon presiden untuk oposisi utama konservatif People Power Party (PPP).
PPP sekarang memberikan tekanan pada pemerintahan Moon Jae In dan DPK.
Baca Juga: 3 Zodiak Ini Sangat Ingin Putus dengan Kekasihnya Saat New Moon Square Uranus Mulai 8 Agustus 2021
"Masyarakat tidak dapat membayangkan bahwa ada kegiatan spionase di Korea Selatan abad ke-21, dan bahwa mata-mata telah menjangkau kalangan politik," kata pemimpin PPP Kim Gi-hyeon, menuntut penjelasan dari kantor kepresidenan mengenai tuduhan tersebut.
"Ini menunjukkan bagaimana keamanan nasional melemah di bawah pemerintahan Moon Jae In," ia menambahkan.
Sementara itu, Yoon Seok Youl mengatakan bahwa kasus itu sangat serius, di mana kegiatan spionase terorganisir masih terjadi di Korea.
Baca Juga: Tanggapi Baliho-baliho Politik yang Banyak Bermunculan, Sudjiwo Tedjo: Tak Etis pada Presiden Jokowi
"Dengan banyaknya orang yang telah ditahan, kasus ini tampaknya memiliki bukti yang jelas, dan dengan demikian tidak dapat disangkal," ujarnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari The Korea Times.
Mantan anggota parlemen Jang Sung-min, yang mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan PPP, menyebut bahwa spionase itu adalah gerbang penasihat mata-mata Moon Jae In.
Mengenai hal tersebut, pemerintahan Moon Jae In buka suara melalui pejabat Gedung Biru.
"Ini adalah klaim yang tidak layak disebutkan,” katanya.***
