Network
PR CIREBON - Thailand telah melarang penyebaran 'pesan palsu' yang mempengaruhi keamanan pada Jumat, 30 Juli 2021.
Dikabarkan 'pesan palsu' yang beredar di Thailand itu menarik tuduhan dari kelompok media bahwa mereka mencoba menindak kritik atas penanganan pandemi corona.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa penyebaran berita palsu telah menjadi masalah besar.
Baca Juga: Pertama Kali, Israel Setujui Vaksinasi Covid-19 pada Anak-anak Usia 5-11 Tahun yang Berisiko Tinggi
Hal ini dapat membuat bingung masyarakat dan merusak kemampuan pemerintah untuk mengelola pandemi.
Keputusan darurat yang mulai berlaku pada hari Jumat melarang penyebaran pesan palsu dan berita terdistorsi yang menyebabkan kepanikan.
Juga membuat kesalahpahaman atau kebingungan sehingga mempengaruhi keamanan negara.
Baca Juga: Joe Biden Berikan Uang Tunai untuk Masyarakat di AS, yang Telah Vaksinasi Covid-19
Termasuk juga dianggap menyalahgunakan hak orang lain, dan ketertiban atau moralitas yang baik dari rakyat.
Keputusan tersebut memberi wewenang kepada regulator negara bagian, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC).
Mereka memerintahkan penyedia layanan memblokir akses internet ke alamat IP individu jika diyakini menyebarkan berita palsu dan memberi tahu polisi untuk mengambil tindakan hukum.
Baca Juga: Pengalaman Raffi Ahmad Mencoba Mobil Ucok Baba, hingga Janji Belikan Mobil yang Baru
Keputusan tersebut muncul setelah pemerintah menghadapi kritik publik atas penanganan pandemi.
Pada tahun lalu, Thailand sempat berhasil mencegah penyebaran virus corona, tetapi gelombang infeksi baru-baru ini, yang didorong oleh varian virus Delta, adalah yang paling mematikan.
Peluncuran vaksin yang lamban telah menyebabkan banyak orang mengantre hari demi hari di beberapa tempat untuk tes dan inokulasi Covid-19.
Baca Juga: Ditto Percussion Disebut Penasihat Cinta oleh Netizen, Tarra Budiman: Gemuy!
Pemerintah sudah memiliki kekuatan besar untuk menegakkan langkah-langkah untuk mengatasi virus corona dan aturan untuk mengendalikan internet.
Pihak berwenang telah mengambil tindakan hukum terhadap beberapa orang, termasuk beberapa selebriti dan influencer media sosial, yang telah mengkritik tanggapan pandemi.
Termasuk rapper berusia 19 tahun, Danupa "Milli" Khanatheerakul, yang didenda 2.000 bahtatas tuduhan "penghinaan publik" pekan lalu.
Dia menuduh pemerintah di media sosial telah salah dalam menangani krisis Covid-19.***
