Network
Angka tersebut terhenti karena adanya pemilihan umum di Malaysia Timur, ditambah dengan lemahnya kepatuhan masyarakat ketika bulan Ramadhan berakibat fatal dalam peningkatan kasus.
Hal ini mengakibatkan diberlakukannya Perintah Kontrol Gerakan (MCO) yang berlaku dari tanggal 1 sampai 28 Juni 2021 di Malaysia.
Baca Juga: Optimis Hubungan Tiongkok dan AS Membaik, Duta Besar Qin Gang: Ada Peluang dan Potensi Besar
Dampaknya 2 juta pekerjaan hilang pada 2021, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai subsidi
Mulai dari subsidi upah, pemberian uang tunai untuk orang yang terdampak dan dukungan untuk pengusaha kecil dan menengah, itu semua tidak terlalu berdampak pada sektor ekonomi Malaysia.
Pemerintah Malaysia diketahui sudah menggelontorkan dana sebesar $90 miliar atau setara Rp307 triliun untuk menerapkan berbagai kebijakan dan bantuan subsidi.
Baca Juga: Optimis Hubungan Tiongkok dan AS Membaik, Duta Besar Qin Gang: Ada Peluang dan Potensi Besar
Meski begitu, masih ada banyak ketidakpuasan dari masyarakat. Kuala Lumpur sendiri berkomitmen akan memberikan keringanan fiskal sebanyak mungkin melalui pendapatan negara.
Diketahui paket bantuan pemerintah Malaysia telah naik menjadi 23 persen dari PDB pada Desember 2020.
Meskipun serupa dengan Singapura, paket tersebut melebihi negara tetangga lainnya termasuk Filipina (6 persen), Indonesia (11 persen), Thailand (16 persen) dan Korea Selatan (15 persen).
