Network
Dia juga meminta untuk dibentuk komite dari Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan, Perumahan dan Pertahanan Sipil untuk menentukan tugas inspeksi yang ditugaskan kepada masing-masing pihak asalkan itu menyerahkan laporannya dalam lima hari.
Arahan tersebut juga menugaskan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh (Pertahanan Sipil dan Otoritas Tinggi untuk Keamanan Industri), dan Kementerian Urusan Kota dan Perumahan Pedesaan, untuk mempertimbangkan kembali persyaratan keselamatan dan kegiatan yang diizinkan untuk dipraktikkan di situs berpenduduk.
Baca Juga: Mudah Ditanam, Berikut Cara Budidaya Pakcoy di Polibag ala Kementan
Juga mengkriminalisasi pelanggar peraturan peraturan otoritas, dan mewajibkan aktivitas komersial untuk mengasuransikan kecelakaan.
Dilanjutkan arahan akan mengarahkan otoritas terkait untuk mempelajari kembali persyaratan untuk mempraktikkan aktivitas komersial, meminta pertanggungjawaban pejabat lalai dan melanggar pemilik bisnis, dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka.
Menyesuaikan dengan peraturan dan instruksi yang diberikan oleh Komisi Pengawas dan Anti Korupsi.***
