Network
PR CIREBON – Para pemimpin negara Barat mengecam penangguhan akun Donald Trump di Twitter, banyak dari mereka menyebutnya sebagai penyensoran secara langsung.
Menurut mereka, keputusan itu seharusnya diserahkan kepada warga negara Amerika Serikat (AS), dan bukan perusahaan teknologi swasta.
Menteri Prancis untuk Urusan Uni Eropa, Clement Beaune, mengatakan dia terkejut melihat platform media sosial menangguhkan akun Trump.
Baca Juga: Empat Korban Sriwijaya Air Terindetifikasi lewat Sidik Jari, Polisi Sebut Sample DNA Jalan Terakhir
"Hal itu harus diputuskan oleh warga, bukan oleh CEO. Tapi ya, saya terkejut dengan kenyataan bahwa sekarang, keputusan seperti itu sepenuhnya berada di tangan pribadi,” ujarnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari New York Post Rabu 13 Januari 2021.
Beaune mengatakan harus ada kerangka peraturan publik di mana platform media sosial dapat menyatakan bahwa beberapa konten melanggar hukum dan harus dihapus atau denda dibayar.
Tetapi, menurutnya, hal seperti itu seharusnya diputuskan oleh warga negara dan badan legislatif.
Baca Juga: Hasil Riset Menunjukkan Penjualan Gadget Melonjak pada 2020, Sebut Tren Pengguanaan PC Lebih Laku
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire juga mengatakan bahwa tanggung jawab untuk mengatur konten digital harus menjadi tanggung jawab negara.
