PIKIRAN RAKYAT- Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe berjanji akan melakukan yang terbaik guna melindungi masyarakat Jepang saat pandemi corona menyerang negaranya.
Sebelumnya, Shinzo Abe telah mendeklarasikan bahwa Jepang akan mengalami perubahan status nasional siaga corona menjadi status darurat nasional, dengan tujuan mengatur warga agar tetap berdiam diri dirumah dan menaati ragam kebijakan yang diberlakukan pemerintah nantinya.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon dari situs Reuters, rencananya Abe akan mulai mengumukan keadaan darurat ini untuk Ibukota Tokyo dan enam prefektur lainnya, dalam jangka waktu satu bulan.
Baca Juga: Penelitian Sebut Smartphone Layar Sentuh Bisa Ubah Cara Kerja Otak, Simak Penjelasannya
Setelah sebelumnya pada Senin, 6 April 2020 kemarin, pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari para ilmuwan dan ahli kesehatan.
Tak hanya itu, Abe beserta kabinet juga akan menyiapkan dana bantuan dalam jumlah yang cukup besar dibanding negara-negara lainnya yang lebih dulu menerapkan sistem kebijakan lockdown, yaitu 108 triliun yen atau setara dengan 20 persen output ekonomi Jepang.
Baca Juga: Sempat Alami Gejala Covid-19, JK Rowling Bagikan Tips Bernapas yang Baik saat Sesak
Dana tersebut disiapkan guna meredam dampak pandemi yang berat, pembatasan selama masa darurat dan dampak bagi ekonomi Jepang yang berada di level ketiga terbaik di dunia.
"Kami telah memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat karena kami telah menilai bahwa penyebaran cepat virus corona secara nasional akan memiliki dampak besar pada kehidupan dan ekonomi," ujar Abe kepada parlemen.
Lebih lanjut, Abe mengungkapkan bahwa dirinya akan memprioritaskan kebutuhan guna melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat, dan tentunya terus melakukan kerja sama dengan pemerintah prefektur.
Baca Juga: 37 Orang Positif Covid-19 dan 5 Orang Meninggal, Tertular Warga yang Pulang dari Italia
Sementara itu, dalam konferensi pers yang dilakukannya pada Senin, 6 April 2020 kemarin tepat pukul 19:00 waktu setempat, ia menyebut bahwa kini Jepang telah tehindar dari wabah penyakit besar. Namun peningkatan infeksi di Tokyo dan Osaka serta menyusul daerah lain, membuat Abe dirundung kekhawatiran.
Setelah itu, Abe secepatnya mendeklarasikan rencana penggantian status tersebut, diketahui Tokyo menyumbang infeksi Covid-19 hingga 1.116 kepada dunia dalam sepekan terakhir.
Ini merupakan angka kasus terinfeksi tertingggi di negari Sakura ini. Bahkan secara nasional, peningkatan kasus bertambah menjadi 4.000 dengan 93 kematian pada Senin, 6 April 2020 kemarin.
Baca Juga: Gunakan 4 Strategi, Korea Selatan Berhasil Kalahkan Virus Corona Tanpa Kebijakan Lockdown
Yukio Edano, kepala oposisi Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mengatakan respons pemerintah terhadap wabah virus corona dikatakan terlalu lambat, dengan alasan penundaan larangan masuk pengunjung dari Tiongkok.
Namun ia mengatakan partainya menghargai keputusan untuk mengumumkan keadaan darurat, meskipun itu terbilang terlambat.
Sementara itu, keadaan darurat akan memberikan wewenang kepada gubernur untuk meminta orang-orang tetap di rumah dan penutupan tempat-tempat bisnis.
Baca Juga: Corona Guncang Solidaritas UE, Kanselir Jerman: Gunakan Stabilitas Ekonomi Hindari Hutang
Dengan tidak adanya hukuman karena mengabaikan permintaan dalam banyak kasus, penegakan akan lebih mengandalkan tekanan teman sebaya dan menghormati otoritas.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike mengatakan kota itu dalam pembicaraan dengan pemerintah pusat untuk memutuskan jenis fasilitas apa yang akan diminta untuk ditutup atau dikurangi jam kerja, sambil menegaskan tidak akan ada pembatasan untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan.
Abe berusaha untuk meredakan kekhawatiran tentang kekurangan selama keadaan darurat, dengan mengatakan bahwa semua kebutuhan manusia masih disediakan toko ritel dengan ketersediaanya yang melimpah.
Baca Juga: Perkuat Angkatan Laut, Tiongkok Jalani Latihan Militer di Tengah Pandemi Covid-19
"Tidak ada kesempatan orang tidak bisa mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan di toko-toko ritel," ujar Abe.
Bahkan, pemerintah tidak akan meminta perusahaan kereta api untuk mengurangi jumlah kereta yang beroperasi.
Sedangkan infrastruktur penting lainnya seperti surat dan utilitas akan beroperasi, seperti halnya ATM dan bank.***