PR CIREBON – Sebanyak 13 organisasi terkemuka mendesak kerja sama pemerintah Filipina dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana pandemi.
Organisasi di Filipina itu menentang perintah Presiden Rodrigo Duterte kepada para menteri untuk tidak menjawab permintaan dari Senat terkait penyelidikan kasus tersebut.
Seruan untuk digaungkan oleh organisasi akademik, bisnis dan keagamaan di Filipina, dan merupakan yang terkuat serta terluas atas dugaan kecurangan dalam penanganan dana pemerintah.
Baca Juga: Periksa Kandungan Seminggu Sekali, Aurel Hermansyah: Papanya Seneng Banget Nengokin...
"Kami meminta semua pihak untuk mengejar dan bekerja sama dengan penyelidikan ini sejauh yang diizinkan oleh hukum," kata pernyataan itu, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
"Kami menyerukan kepada anggota parlemen, anggota departemen eksekutif, komisi konstitusional dan anggota yudikatif untuk melakukan proses mereka dengan integritas, transparansi, dan rasa hormat, dan sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang ditetapkan," mereka menambahkan.
Penyelidikan tersebut digaungkan setelah adanya kekurangan dana oleh auditor negara dalam menangani kontrak pasokan, dan dugaan korupsi dari kesepakatan yang terlalu mahal.
Baca Juga: The Fact Music Awards 2021 Tanggapi Tudingan Plagiarisme dalam Penampilan Moonbin ASTRO
Dana tersebut dialokasikan untuk menutupi tunjangan tenaga kesehatan dan perbekalan kesehatan.
Duterte bulan lalu memerintahkan anggota kabinet untuk meminta persetujuannya sebelum muncul di sidang Senat. Pemerintahnya telah membantah penyalahgunaan dana.
"Tidak ada bukti sedikit pun tentang penetapan harga atau uang yang hilang karena korupsi," kata Duterte dalam pidatonya.
Baca Juga: Duta Besar Afghanistan Sebut Tidak Percaya Lagi pada Pemerintah AS, Ungkap Kekecewaan pada Joe Biden
Ia mengatakan kepada para senator untuk tidak menggunakan penyelidikan sebagai perburuan yang dimanfaatkan dalam mendulang suara pada pemilu.
Menurut Duterte, dia tidak menentang penyelidikan Senat tetapi tidak menyetujui bagaimana penyelidikan publik, yang berlangsung selama berjam-jam, telah mengganggu pekerjaan anggota kabinet yang harus hadir.
Filipina telah mencatat lebih dari 2,6 juta kasus Covid-19 dan lebih dari 38.800 kematian, dan merupakan salah satu negara yang paling parah terkena dampak di Asia dalam hal korban dan kerugian ekonomi.
Baca Juga: HUT TNI ke-76, Presiden Jokowi Menganugerahkan Tanda Kehormatan pada TNI
Seruan untuk penyelidikan yang transparan itu muncul pada saat yang sensitif bagi pemerintahan Duterte, jelang pemilu tahun depan.
Duterte, yang terpilih dengan janji menghapus korupsi sepenuhnya, tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dan diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden tahun depan.
Tetapi dia menyatakan akan pensiun dari politik, beberapa hari setelah survei tentang calon wakil presiden yang disukai menunjukkan dia berada di posisi kedua.***