PR CIREBON – Pemerintah Ethiopia pada Kamis, 30 September 2021 waktu setempat memerintahkan pengusiran terhadap tujuh pejabat senior PBB dari negara itu.
Menurut pemerintah Ethiopia, para pejabat PBB tersebut telah melakukan campur tangan dalam urusan internal negara itu.
Langkah tersebut datang ketika para pejabat PBB telah menggaungkan akses terbatas ke wilayah Tigray, Ethiopia, yang diperangi dan dilanda konflik selama hampir 11 bulan.
Tujuh pejabat termasuk petugas dari Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), telah dinyatakan sebagai persona non grata.
Menurut Kementerian Luar Negeri Ethiopia, para pejabat PBB itu diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu.
Grant Leaity, wakil koordinator kemanusiaan untuk OCHA, dan Adele Khodr, perwakilan UNICEF di Ethiopia, termasuk di antara mereka yang diusir.
Baca Juga: 10 Manfaat Belimbing untuk Kesehatan, Si Buah Bintang dari Iklim Tropis
Kwesi Sansculotte dari OCHA, Saeed Moahmoud Hersi, Ghada Eltahir Midawi dan Marcy Vigoda juga diperintahkan untuk pergi, bersama dengan Sonny Onyegbula, dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
Juru bicara PBB Stephanie Tremblay mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres merasa terkejut dengan pengusiran itu.
“Kami sekarang berdialog dengan pemerintah Ethiopia dengan harapan bahwa pejabat PBB yang bersangkutan akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka,” kata Tremblay.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera, langkah pemerintah Ethiopia tersebut menyebabkan kekhawatiran yang sangat mendalam di PBB.
Secara terpisah, AS mengatakan akan menjatuhkan sanksi terkait dengan tidak adanya kemajuan signifikan di Ethiopia, menurut sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.
Sebelumnya dalam sebuah briefing dengan wartawan, Psaki mengatakan pemerintah Biden mengutuk langkah pemerintah Ethiopia untuk mengusir pejabat PBB.
Pertempuran di wilayah Tigray utara Ethiopia telah berkecamuk antara pasukan federal dan mereka yang bersekutu dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) sejak November 2020.
Ribuan orang tewas dalam konflik yang ditandai dengan pemerkosaan massal, pengusiran massal dan penghancuran pusat-pusat medis.
Sebelumnya, kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan blokade selama hampir tiga bulan di Tigray oleh pemerintah Ethiopia membatasi pengiriman bantuan hingga 10 persen dari apa yang dibutuhkan.
Baca Juga: Covid-19 Varian Mu Sudah Masuk Malaysia, IDI Peringatkan Hal Ini
“Kelaparan tahun 1980-an di Ethiopia, yang menewaskan sekitar satu juta orang dan yang gambarnya mengejutkan dunia, sangat jelas dalam benak dan kami sangat berharap tidak terjadi saat ini,” kata Griffiths.
Leaity, wakil koordinator kemanusiaan untuk OCHA, memperingatkan bulan ini bahwa stok bantuan, uang tunai, dan bahan bakar sangat rendah dan stok makanan telah habis pada akhir Agustus.
Sementara itu, pihak berwenang Ethiopia menuduh pekerja PBB yang tidak disebutkan namanya di negara itu mendukung dan bahkan mempersenjatai pasukan Tigrayan, meskipun mereka tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan itu.***