PR CIREBON - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tengah bekerja guna mempercepat pelaksanaan konsensus lima poin terkait krisis di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan ASEAN mempercepat pelaksanaan krisis di Myanmar tersebut berdasarkan hasil pencapaian para pemimpin negara masing-masing.
Dia menyadari penanganan konsensus krisis Myanmar oleh ASEAN berjalan dengan lambar.
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan Konsensus Lima Poin berjalan lambat dan sedikit mengecewakan," kata Vivian Balakrishnan, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters pada Rabu, 7 Juli 2021.
“Kami bekerja di dalam ASEAN untuk mempercepat proses ini, dengan maksud untuk meringankan situasi kemanusiaan, menghentikan kekerasan di Myanmar," lanjutnya.
Juga untuk mengembalikannya ke jalur negosiasi secara langsung oleh semua pemangku kepentingan.
Baca Juga: Anggap Ani Yudhoyono sebagai Ibu Kandung Sendiri, Annisa Pohan: Perempuan Penuh dengan Pengabdian
Hal itu untuk mengarah pada keadaan normal, perdamaian, dan stabilitas bagi negara-negara ASEAN.
Pada bulan April, ASEAN mengumumkan konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis, meskipun tidak ada kerangka waktu yang disepakati.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Protes dan perseteruan hampir berlangsung di mana-mana dan setiap hari antara tentara dan milisi yang baru terbentuk.
Baca Juga: Menko Luhut Soal PPKM Darurat: Nggak Disiplin, Suka Masih Berkicau dengan Pikiran Kita Sendiri
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar.
Mereka mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memberikan suara untuk mendukung.
Sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand memilih untuk abstain.
Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan goyah dalam komitmennya untuk memfasilitasi dan mendukung proses sejalan dengan konsensus lima poin, meskipun tak mudah.
Dia mengatakan Singapura memilih mendukung resolusi PBB karena elemen kunci dari resolusi tersebut konsisten dengan posisi negara-kota tersebut.
Dia menambahkan bahwa Singapura secara ketat mematuhi kewajiban internasional tentang penjualan dan transfer senjata internasional, dan mematuhi sanksi atau embargo PBB terhadap negara mana pun.***