PR CIREBON – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, kembali menegaskan dukungan negaranya kepada pemerintah Tiongkok terkait kebijakannya di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim.
Selain itu, Imran Khan juga memuji sistem satu partai di Tiongkok sebagai model yang lebih baik bagi masyarakat, dibandingkan dengan demokrasi elektoral.
Hal itu dilontarkan Imrah Khan pada saat berbicara kepada anggota media berita Tiongkok yang mengunjungi Islamabad sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Partai Komunis China (CPC).
Sebelumnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok melakukan penginterniran massal dan penyiksaan yang sistematis dan meluas yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok melakukan tindakan itu terhadap penduduk Muslim di provinsi Xinjiang barat daya.
Dalam sebuah laporan bulan lalu, Amnesty International menyebut situasi di Xinjiang sebagai pemandangan neraka dystopian.
Baca Juga: Predisksi Shio Bulan Juli 2021: Babi Akan Merasa Tenang, dan Anjing Mendapat Minat Baru
Organisasi itu mengutip lusinan kesaksian yang merinci tuduhan pencucian otak, penyiksaan, dan penghapusan identitas budaya.
Akan tetapi Imran Khan mengatakan dia puas dengan penolakan pemerintah Tiongkok atas pelanggaran hak apa pun.
“Interaksi kami dengan pejabat Tiongkok, versi apa yang terjadi di Xinjiang benar-benar berbeda dengan versi yang kami dengar dari media Barat dan pemerintah Barat,” katanya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
“Karena kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tiongkok, dan karena kami memiliki hubungan berdasarkan kepercayaan, jadi kami benar-benar percaya cerita Tiongkok. Apa yang mereka katakan tentang program mereka di Xinjiang, kami menerimanya,” lanjut Imran Khan.
Pakistan berbagi hubungan strategis lama dengan tetangganya, Tiongkok, yang telah menginvestasikan lebih hingga triliunan rupiah di negara itu melalui proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).
Imran Khan juga memuji sistem pemerintahan satu partai di Tiongkok, di mana negara dikontrol secara eksklusif oleh Partai Komunis China dan tidak ada pemilihan langsung untuk posisi utama atau parlemen negara.
Baca Juga: Raffi Ahmad Berlinang Air Mata Dengar Penjelasan Ustaz Soal Suami Dzolim: Saya Beruntung
“BPK adalah model yang unik. Sampai sekarang, kami diberitahu bahwa cara terbaik bagi masyarakat untuk memperbaiki diri adalah sistem demokrasi Barat,” katanya.
“Apa yang dilakukan BPK adalah membawa model alternatif ini. Dan mereka benar-benar telah mengalahkan semua demokrasi Barat dalam cara mereka untuk masyarakat,” tambahnya.
Imran Khan, yang terpilih untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2018, mengatakan demokrasi elektoral kaku dalam hal reformasi, dan memuji fleksibilitas model Tiongkok.***