PR CIREBON – Di tengah persaingan dengan Tiongkok, anggota DPR AS dari Partai Demokrat dan Republik akan memperkenalkan undang-undang yang meningkatkan dukungan negara itu untuk Taiwan.
Dukungan terhadap Taiwan tersebut disinyalir merupakan bagian dari upaya di Kongres AS untuk mengambil garis keras dalam berurusan dengan Tiongkok.
Ami Bera dan Steve Chabot, perwakilan dari masing-masing pemimpin Demokrat dan Republik akan memperkenalkan apa yang disebut sebagai ‘Undang-Undang Perdamaian dan Stabilitas Taiwan’.
Baca Juga: 5 Zodiak yang Dikenal Cerdas Secara Emosional dan Pandai Menangani Perasaannya, Diantaranya Scorpio
Undang-undang itu berupa tindakan untuk mendukung ruang diplomatik, ekonomi dan fisik dari pemerintahan independen di kepulauan Taiwan.
“Mudah-mudahan kita bisa mendapat dukungan secara bipartisan di DPR,” kata Bera dalam wawancara telepon.
"Saya pikir ini adalah area di mana kita diharapkan dapat saling setuju dengan satu suara," tambahnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Salma Hayek Akui Suka Tidur Bareng Burung Hantu
Bera mengatakan dia berharap undang-undang Taiwan itu pada akhirnya akan dimasukkan dalam RUU menyeluruh tentang urusan luar negeri dengan Tiongkok yang diperkenalkan oleh Perwakilan Greg Meeks, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
Senat AS pada 8 Juni 2021 lalu juga meloloskan dengan dukungan bipartisan, yakni sebuah RUU untuk meningkatkan kemampuan negara itu bersaing dengan Tiongkok.
Salah satunya termasuk dukungan besar-besaran untuk semikonduktor dan peralatan telekomunikasi.
Baca Juga: Prediksi Shio Harian 17 Juni 2021: Peruntungan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Hati-hati Jangan Ceroboh!
RUU Taiwan yang baru itu tidak berbeda dari sikap lama AS tentang ‘ambiguitas strategis, meskipun ada seruan dari beberapa anggota Kongres untuk membela Taiwan jika terjadi serangan dari Tiongkok.
Pemerintahan Joe Biden menentang perubahan semacam itu.
AS adalah pendukung internasional terkuat dan sumber utama senjata Taiwan yang membuat marah Tiongkok.
Baca Juga: Dituding Bawa Nama Bali karena Terpapar Covid-19, BCL Beri Klarifikasi
Akan tetapi seperti kebanyakan negara, Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei.
Beijing mengatakan pulau yang diperintah secara demokratis itu adalah bagian dari ‘satu Tiongkok’ dan secara rutin mengecam keterlibatan asing sebagai campur tangan dalam urusan internalnya.
Karena itulah, Undang-undang tersebut hanya menekankan pentingnya stabilitas.
Baca Juga: Terjerat Dugaan Utang Rp150 Juta untuk Kepentingan Pemda, Sekda Gorut Dilaporkan oleh Warga
Bera mengatakan bahwa terlepas dari keprihatinannya atas Taiwan, AS seharusnya tidak mengirim sinyal ke Beijing bahwa mereka mendukung kemerdekaan pulau itu.
"Hal terakhir yang kami inginkan adalah Tiongkok salah menafsirkan komitmen AS dan dunia terhadap apa yang telah berjalan sangat baik di masa lalu, kebijakan satu Tiongkok," katanya.
Pemerintahan Biden menentang perubahan seperti itu, tetapi telah berkomitmen untuk memperdalam hubungan tidak resminya dengan Taipei dalam menghadapi tekanan yang meningkat di pulau itu dari Beijing.***