PR CIREBON — Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus berupaya memulangkan dengan selamat warga Amerika Serikat atau AS yang disandera sebagai tahanan oleh Negara Iran.
Selain itu, melalui Penasihat Keamanan Nasional AS, pihaknya menyampaikan, Pemerintah AS juga tengah mengupayakan diplomasi agar Iran mau membatasi aktivitas nuklir.
Pasalnya, persoalan pembebasan warga AS juga pembatasan aktivias nuklir itu bila terus-terusan terjadi bisa, dinilai mengakibatkan ‘humanitarian catastrophe’ atau bencana kemanusiaan di kemudian hari.
Baca Juga: Derby della Madonnina AC Milan 0 Inter 3: Lukaku dan Lautaro Martinez Goreskan Luka Mendalam
Baru-baru ini, pihak Gedung Putih AS memulai komunikasi secara diplomatis persuatif dengan Iran untuk negosiasi pembebasan sandera warga AS.
"Kami telah mulai berkomunikasi dengan Iran tentang masalah ini," ungkap Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan Minggu 21 Februari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari New York Post.
Jake Sullivan menyebut pemenjaraan puluhan warga negara AS ganda dalam beberapa tahun terakhir, termasuk beberapa warga AS menjadikan pihaknya marah besar.
Ia mengatakan itu adalah prioritas signifikan dari pemerintahan Joe Biden untuk melakukan pembebasan terhadap semua warga AS yang disandera Iran, supaya dapat memulangkan kembali warganya dengan selamat.
Baca Juga: Derby della Madonnina AC Milan 0 Inter 3: Lukaku dan Lautaro Martinez Goreskan Luka Mendalam
"Kami tidak akan menerima proposisi jangka panjang di mana mereka terus menahan orang Amerika Serikat dengan cara yang tidak adil dan melanggar hukum," kata Jake Sullivan.
Dia pun dengan tegas menyebut tindakan yang dilakukan Iran itu sebagai bencana kemanusiaan.
Ditambahkannya pula, bahwa Presiden Joe Biden bertekad menggunakan diplomasi untuk mencegah pemerintah otoriter memperoleh senjata nuklir.
Pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan partikel uranium di dua situs Iran yang diperiksa minggu lalu, yang dapat membahayakan upaya Presiden Joe Biden untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 Iran.
Baca Juga: Masih Pertanyakan Asal Usul Virus Corona, AS Desak Tiongkok Berikan Data Asli Soal Covid-19
Diketahui, fakta itu ditinggalkan oleh pemerintahan Donald Trump untuk menghindari sanksi.
“Iran belum menanggapi, untuk tawaran pemerintahan baru,” tandas Jake Sullivan.
Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, pada Minggu kemarin, bahwa Amerika Serikat tidak dapat bergabung kembali dengan fakta nuklir sampai mencabut sanksi ekonomi.
Sementara, Pemerintah AS di Washington mengatakan, Teheran lah yang harus mengambil langkah pertama dengan mematuhi kesepakatan dan membatasi aktivitas nuklir.***