PIKIRAN RAKYAT – Seluruh aspek kehidupan yang sempat terganggu oleh mewabahnya virus Covid-19 kini akan mulai bangkit kembali secara perlahan.
Termasuk bidang pendidikan, wacana akan dilaksanakannyanya kembali sekolah pada Juli 2020 mendatang mendapat sorotan dari pemerhati pendidikan Ki Darmaningtyas.
Belaiu menyarankan pemerintah memundurkan awal tahun ajaran baru diundur dari Juli 2020 menjadi Januari 2021.
Baca Juga: Tetap Gaya Hadapi Virus Corona, Perancang Busana Afrika Modifikasi Masker Menjadi Tren Berbusana
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Antara, Ia mengemukakan saran tersebut antara lain dengan mempertimbangkan masa pemulihan kemampuan finansial orang tua murid yang mata pencariannya terdampak pandemi Covid-19.
"Misalnya kita ikuti skenario yang optimistis, bahwa ajakan Presiden Jokowi agar kita berdamai dengan virus Covid-19 itu berhasil, dalam arti pergerakan masyarakat mulai muncul dan kegiatan ekonomi pun mulai ada”. kata Damaningtyas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Namun dirinya menambahkan tidak secara otomatis masyarakat memiliki kemampuan pendanaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Baca Juga: Gelar Operasi Pasar, 12 Ton Gula Pasir Digelontorkan Bagi Masyarakat Kota Cirebon
Menurut dia, enam bulan ke depan masih merupakan masa yang sulit untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha baru.
Dalam keadaan susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari sekolah dan membayar biaya pendaftaran sekolah akan menambah berat beban orang tua.
Kalau mengikuti skenario pesimistis, dengan pandemi yang belum berakhir sampai tahun ajaran baru bermula pada Juli 2020.
Baca Juga: Wali Kota Cirebon: Social Distancing Belum Maksimal, PSBB akan Diperpanjang
ia mengatakan, beban orang tua akan bertambah besar karena selain harus memikirkan cara memenuhi kebutuhan pokok harian dengan kondisi yang serba terbatas juga harus memikirkan mencari sekolah untuk anak serta membayar biaya pendaftaran sekolah dan biaya sekolah.
"Apakah cukup manusiawi bila masyarakat masih dihadapkan pada masalah pandemi Covid-19 dan sekaligus bingung mendapatkan sembako, tapi harus memikirkan mencari sekolah baru bagi anaknya? Bisa-bisa banyak orang tidak menyekolahkan anaknya. Memang SD dan SMP negeri tidak membayar SPP, namun SPP itu hanya 25 persen saja dari total kebutuhan anak sekolah di setiap jenjang pendidikan," kata dia.
Ia mengatakan bahwa jika pandemi Covid-19 belum berakhir pada Juli dan kegiatan belajar pada tahun ajaran baru tetap dimulai secara daring, maka masalah-masalah baru bisa muncul.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Wapres Maruf Amin Sebut Rakyat yang Tak Mau BPJS Naik akan Berdosa Tiga Turunan?
antara lain akibat ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran daring yang berbeda bagi setiap siswa di setiap daerah.
"Pendidikan karakter juga sulit dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu online karena kemampuan orang tua untuk membimbing itu berbeda-beda," katanya.
Dia mengatakan bahwa pemunduran awal tahun ajaran baru selain tidak akan menambah beban kelompok masyarakat.
Terutama kelas menengah ke bawah yang kondisi ekonominya terpuruk akibat pandemi, juga bisa mengurangi kesenjangan akibat proses pendidikan yang dilakukan dari rumah.***