Network
Oleh: Imam Wahyudi *)
AJANG Porprov Jabar 2022 tersentak kendala. Otoritas Kab. Bandung Barat (KBB) "angkat tangan" sebagai penyelenggara sejumlah cabor. Pernyataan mundur yang terasa mendadak. Surat tertanggal 27 Juli 2022 dialamatkan ke Gubernur Jabar. Tentu, mengagetkan para pihak terkait. Utamanya KONI Jabar.
Apalagi, kalau bukan soal pembiayaan. Keuangan daerah belum sepenuhnya stabil. Sangat mungkin, akibat dampak lanjutan pandemi Corona. Rentang dua tahun, kondisi kolaps di hampir semua potensi ekonomi. Kendala yang menuai dilema. Di sisi lain, gelaran Porprov 2022 sudah dijadualkan medio November nanti. Praktis hanya menyisakan tiga bulan lagi. Meliputi persiapan dan kesiapan penyelenggaraan.
Memaklumi keputusan yang diambil KBB. Plt bupati, Hengki Kurniawan menyatakan soal beban pembiayaan itu. Tak tanggung-tanggung menolak penyelenggaraan 13 cabor. Menyerahkan kembali ke KONI Jabar sebagai regulator. KBB hanya menyanggupi tiga cabor. Gulat, ketangkasan berkuda (equestrian) dan woodball. Ke-13 cabor yang ditolak meliputi ski air, senam, squash, dansa, bowling, menembak, jujitsu, kriket, drumband, biliar, kempo, binaraga dan barongsai.
Baca Juga: Kasus Langka: Joe Biden Positif lagi Covid-19, Padahal Baru Keluar dari Isolasi
Pernyataan mundurnya KBB dari tuanrumah laga 13 cabor, menuai bahasan. Bagaimana mekanisme penetapan suatu daerah sebagai penyelenggara cabor-cabor tertentu? Berdasarkan ajuan dan kesanggupan daerah? Atau dengan cara penunjukkan? Apa pun tata-caranya, kiranya bertumpu pada kesiapan dan kemampuan. Standar baku. Meliputi arena dan fasilitas pendukung lainnya. Pada kesempatan pertama, tentu kesiapan dana pembiayaan.
***
Baca Juga: Pemain Anyar Livverpool Darwin Nunez Tampil Apik, Klopp: Nunez Makin Baik
PORPROV adalah pekan olahraga tingkat provinsi. Tradisi empat tahunan yang sebelumnya dinamai pekan olahraga daerah (porda). Label provinsi pada kejuaraan "multi event" ini menyiratkan pembiayaannya oleh Pemprov Jabar. Mungkin saja, kali ini berbagi alokasi anggaran. Bila benar, maka menguatkan keberadaan keuangan pemprov belum dalam posisi stabil. Soalnya pula, Porprov Jabar 2022 sudah terjadual. Justru dalam posisi transisi tahun anggaran yang tidak dimungkinkan lewat APBD Perubahan. Bisa jadi skenario "dana talangan". Kelak dikompensasikan lewat alokasi APBD tahun berikutnya.
