Network
SABACIREBON-Kenaikan harga kebutuhan pokok dan distribusi bantuan yang tidak merata menjadi alasan masyarakat untuk menyatakan ketidak puasannya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Hanya 8 persen masyarakat yang merasa sangat puas dengan kinerja Presiden. 50 persen cukup mengatakan, "cukup puas". Selebihnya dalam kategori "kurang puas".
Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik. Survei dilakukan pada periode 5-20 Mei 2022.
Ketidakpuasan itu tercermin dari realisasi BLT yang dianggap cara penyalurannya tidak kena ke sasarannya. Tercermin dari survei ini, realisasi distribusi minyak goreng banyak yang tidak tepat. Banyak sekali masyarakat miskin yang tidak memperolehnya.
Baca Juga: Manchester City buka Peluang bagi Rivalnya. Untuk meraih tropy liga Inggris
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan, Tingkat kepuasaan masyarakat mengalami penurunan dari survei yang dilakukan bulan April 2022. Dari Survei bulan April, terlihat 64,1 persen masyarakat masih menyatakan puas.
"Kinerja Presiden Jokowi turun 6 persen dari bulan sebelumnya," tegasnya dalam pertemuan virtual, Minggu (15/5/2022).
Survei yang dilakukan "Indikator Politik" mencakup 1.228 responden. Sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Sementara margin of error survei ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 92%.
Menurunnya kepercayaan masyarakat lebih dikarenakan realisasi harga minyak goreng yang mahal dan memberatkan masyakat. Memang menurut catatan Saba Cirebon, 6 bulan sebelum bulan April mulai terjadi fluktuasi harga minyak goreng yang berbuntut dengan penerapan harga yang sangat tinggi, sehingga kemudian mendorong Presiden Jokowi unuk mengeluarakan instruksi merlarang ekspor minyak goreng, bahan baku minyak goreng dan turunannya.
Baca Juga: Patung Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher Dilempari Telur 2Jam Setelah Diresmikan
Kinerja Presiden Jokowi mendapat sorotan dari masyarakat atas penanganan beberapa hal yang diidentifikasi Lembaga Survei Indikator sebagai berikut:
1. Harga-harga kebutuhan pokok meningkat 28,9%
2. Bantuan tidak merata 10,7%
3. Lapangan kerja/pengangguran 8,4%
4. Gagal menangani mafia minyak goreng 7,4%
5. Gagal menanggulangi pandemi COVID-19 4,5%.
Survei ini mencerminkan, sebanyak 28,9% menyatakan harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sedangkan sebesar 10,7% mengatakan bantuan tak merata.
Baca Juga: Waspada, Hari ini Hujan dan Petir masih Terjadi di Sebagian Wilayah Jawa Barat
Ini memperlihatkan penanganan bidang ekonomi dari Kabinet Presiden Jokowi mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Terutama menyangkut isyu harga kebutuhan pokok, bantuan yang tidak merata, lapangan kerja atau pengangguran dan mafia goreng.
Survei ini juga mengindikasikan perubahan fokus masyarakat atas isyu yang bergeser. Kalau dari survei-survei sebelumnya, masyakat menyatakan ketidakpuasan atas penanganan lapangan kerja dan Covid 19, sekarang ini bergeser ke bidang ekonomi.
Secara tegas Burhanuddin mengatakan, "Ada 35% masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya, clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Sebelumnya itu yang paling tinggi (faktor ketidakpuasan) seperti zaman COVID sedang merajalela itu adalah COVID. Setelah COVID mulai bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan jadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan".***
