Network
PR CIREBON – Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menanggapi pernyataan Waketum MUI Anwar Abbas terkait kerumunan massa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Teddy Gusnaidi mengaku sudah percaya dengan fatwa MUI setelah menilai pernyataan Anwar Abbas yang menyamakan kasus kerumunan massa Rizieq Shihab (HRS) dengan Presiden Jokowi.
Hal itu dikatakan Teddy Gusnaidi melalui keterangan resmi di akun Twitter pribadinya pada Jumat, 26 Februari 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sabtu 27 Februari 2021: Asmara Aquarius dan Pisces Rumit, Aries Jangan Merasa Sepi
“Sebagai masyarakat, bagaimana saya bisa mendapatkan fatwa yang dapat saya yakini jika dihasilkan dari orang-orang seperti ini?,” katanya dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter @TeddyGusnaidi.
“Saya telah mengharamkan Fatwa MUI,” tegasnya.
Di cuitannya yang lain, Teddy Gusnaidi mengungkapkan dengan gamblang alasannya tak lagi percaya fatwa MUI.
Teddy Gusnaidi mengatakan bahwa dia sudah tak percaya fatwa MUI lantaran salah satu pejabatnya, yakni Anwar Abbas, tidak bisa memahami suatu masalah dengan baik.
“Masih mau kita percayakan fatwa ke LSM yang pengurusnya memahami suatu masalah saja tidak mampu, tapi sudah membuat statement ke publik?,” ujarnya.
Berbeda dengan Anwar Abbas yang menyamakan kasus kerumunan massa HRS dengan Presiden Jokowi, Teddy Gusnaidi meyakini bahwa keduanya berbeda.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru, 27 Februari 2021, Klaim Segera Hadiah Resmi dari Garena Free Fire
“Padahal kejadian di NTT berbeda 180 derajat dengan kasus Rizieq. Terus terang, saya sudah mengharamkan fatwa MUI,” ungkapnya.
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas ikut mengkritik Presiden Jokowi terkait kerumunan massa di Maumere.
Menurut Anwar Abbas, Presiden Jokowi pantas mendapat perlakuan hukum sama seperti HRS.
Baca Juga: Blunder Fatal Saat Lawan Benfica, Legenda Arsenal Martin Keown Kritik Habis Dani Ceballos
Anwar Abbas mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus ditahan sama seperti HRS.
Hal itu dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia dapat tumbuh.
Namun, lanjutnya, negara akan berantakan apabila Presiden Jokowi ditahan, sama seperti umat yang berantakan kala HRS ditahan.
Oleh karena itu, Anwar Abbas menyarankan agar keduanya cukup dihukum denda saja.
