Network
PR CIREBON - Beredar kabar bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan surat keputusan yang memangkas insentif tenaga kesehatan (nakes).
Kabar pemangkasan insentif nakes ini mulai diterapkan sejak 1 Februari 2021 yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
Lantas, pemangkasan insentif nakes ini menjadi sorotan para pejabat negara, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Anshori Siregar.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 5 Februari 2021: Cancer dan Sagitarius Harus Mulai Periksa Kesehatan
Menurut Anshori Siregar, pemangkasan insentif nakes ini dianggap tidak pantas di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sangat sulit ini.
"Mendengar semalam dari Menkeu insentif nakes mau dipotong, teganya. Nakes ini garda terdepan, padahal mereka sudah merelakan nyawanya, merelakan waktunya, memakai APD 24 jam," paparnya dalam video yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Facebook Fraksi PKS DPR RI pada 4 Februari 2021.
Dalam video tersebut, Anshori Siregar menyampaikan bahwa sudah terdapat ribuan korban nakes akibat terpapar Covid-19 dari pasien yang ditangani.
Baca Juga: Mudah Ditanam, Berikut Cara Budidaya Pakcoy di Polibag ala Kementan
"Korban sudah ratusan bahkan ribuan dari nakes itu, kok tega dia insentifnya dikurangin. Mana Menkeu itu? Harusnya kita panggil Menkeu," tegasnya dengan nada yang marah.
Lantas, Anshori Siregar dalam video itu memohon agar insentif nakes tidak dikurangi atau dipotong.
"Tolong, tolong jangan dikurangi insentif mereka itu, mereka merelakan semuanya untuk kesehatan kita semua," ungkapnya.
Baca Juga: Tulis Cuitan Bernada Sindiran, Henry Subiakto: Tidak Tamat Sekolah, tapi Jabatan Melambung
Dalam unggahan yang lain, Fraksi PKS DPR RI mengomentari keputusan Menkeu tentang pemangkasan insentif nakes.
"Hingga saat ini, ratusan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus telah gugur di medan pertempuran.
"Namun, pemerintah lagi-lagi menimbulkan kegaduhan dan tidak menyertakan solusi bagi permasalahan virus corona ini," paparnya.
Baca Juga: Sudjiwo Tedjo Singgung 'Netizen' yang Serang Susi Pudjiastuti: Jangan-jangan Penumpang Gelap
"Pengorbanan tenaga kesehatan nyatanya dibalas dengan pemotongan intensif ini," sambung Fraksi PKS DPR RI.
Menurut Fraksi PKS DPR RI, pemerintah beralasan pemotongan insentif nakes ini dikarenakan akan semakin banyaknya relawan penangan Covid-19 yang semakin bertambah.
Namun, keputusan ini masih menjadi perdebatan dikalangan pejabat negara, karena dianggap tidak layak.
Baca Juga: Bosan Menulis? Berikut Tips 5 Cara Atasi saat Sudah Jenuh Menulis
Sebelumnya, pemangkasan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 yang diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati tertanggal 1 Februari 2021.***
