Oleh: Hari Sinastrio *)
SAAT remaja, usia SMA -- saya punya sahabat. Dia anak seorang pejabat pemerintah. Ayahnya jaksa. Dia pun rajin beribadah dan menjunjung nilai kejujuran. Dengan kata lain, standar moral yang tinggi.
Sejujurnya, saya kagum. Dia menghormati dan menghargai sesama. Sahabat yang meski anak pejabat, dia tidak tinggi hati. Keluarganya baik dan disiplin. Pun menerapkan pola hidup sederhana. Ya, saya berteman baik -- karenanya jadi paham.
Suatu hari, saya bertandang ke rumahnya. Tentu saja, diajak ngobrol. Rupanya si orang tua tidak ingin ada anak, menantu -- bahkan cucunya berprofesi sebagai penegak hukum. Seperti hakim, jaksa, polisi atau pun pengacara. Tentu saja, sangat mengherankan. Tanpa menjelaskan apa alasannya. Padahal dengan jabatan mentereng. Sementara saya yang masih "cangor". Pengen pisan seperti beliau. Dengan fasilitas mobil Volvo, dikawal dan tinggal di perumahan elit. Saya cuma bisa berbayang. "Ngahuleng", kata orang Sunda
Baca Juga: French Open 2022 : Jadwal Pertandingan 9 Wakil Skuad Merah Putih, Kamis malam
Sekarang saya baru mengerti. Soal "keheranan" masa remaja itu. Ya, setelah melihat perilaku oknum-oknum penegak hukum. Hukum semau gue, hukum seperti sinetron. Peristiwa pun sambung-menyambung. Entah kapan "ending"nya.
Kita bagai disuguhi tontonan akrobat oknum penegak hukum. Bahkan pelaku sudah kategori kelas. Sungguh memprihatinkan.
Sudah menjadi rahasia umum. Ada empat kasus untuk mempertebal pundi-pundi pribadi dan kelompoknya. Oknum penegak hukum bergantian menyalahgunakan jabatan. Memanfaatkan kekuasaan. Korupsi, narkoba, judi dan prostitusi. Deretan prilaku tak terpuji yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia menukik ke titik terendah.
Masih adakah harapan perbaikan? Terhadap kinerja para penegak hukum yang sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Untuk itu perlu semacam revolusi untuk membenahi berbagai aspek. Bersifat segera dan menyeluruh.
Baca Juga: Liga Champions: Liverpool Taklukkan Ajax Amsterdam, Lolos ke Babak 16 Besar
Kita berharap model Revolusi Penegak Hukum. Kita masih berharap keberlangsungan penegak hukum yang baik, berintegritas, dan bermartabat. Rasanya barisan kualifikasi ini masih cukup banyak. Hanya saja, sangat mungkin jumlahnya tak sebanding dengan mereka yang terbiasa "aji mumpung".
Prilaku melanggar yang bagai mentradisi. Oleh karena itu, perlu dukungan moral dan aturan tegas. Mereka yang menjaga integritas untuk tetap tegak dalam pengabdian untuk bangsa dan negara. Harapan itu masih ada.***
*) Pemerhati Sosial di Bandung.