Network
"Layani rakyat dengan sepenuh hati. Kita ini pelayan rakyat, bukan minta dilayani rakyat. Jangan emosi, jangan marah-marah terhadap dinamika-dinamika bersama rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Emil menuturkan bahwa Cirebon harus bangkit dengan profesional. Untuk itu, Emil meminta agar Plt. Bupati Cirebon dan para pegawai Pemkab Cirebon rajin berinovasi dan memiliki gagasan baru. "Jangan business as usual, jangan bisnis biasa-biasa saja. Cirebon terlalu istimewa untuk menjadi biasa-biasa saja. Kabupaten Cirebon harus menjadi luar biasa," ujarnya.
Untuk itu, Emil menambahkan bahwa sesuai dengan arahan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Cirebon akan diberikan perhatian khusus untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di sana berjalan dengan lancar.
"Kita akan berikan atensi khusus, bimbingan, sehingga Cirebon harus kita pastikan lancar dan tidak ada rongrongan atau hal negatif yang mengganggu kepemimpinan berikutnya," ungkap Emil.
Sementara itu, ditemui usai acara pelantikan, Plt. Bupati Cirebon Imron mengajak semua perangkat pemerintahan di Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama membangun Cirebon yang lebih maju. Imron mengaku pihaknya akan melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukan oleh Penjabat Bupati Cirebon sebelumnya, Dicky Saromi.
“Dan yang belum tapi telah kami programkan akan kami lakukan bersama-sama, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” akui Imron.
Sementara untuk menghindari peristiwa tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi di Pemda Kabupaten Cirebon, kata Imron, perlu ada kebersamaan dari semua elemen pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melawan korupsi.
“Sama-sama antara pejabatnya, pimpinannya, dan masyarakatnya supaya jangan terulang lagi hal yang semacam itu (korupsi). Satu kesatuan, tidak bisa kita sendiri tapi harus keseluruhan termasuk juga dari media memberikan informasi, masukan-masukan, sehingga tidak terjadi hal semacam itu,” tutupnya.
Pelantikan Sesuai Prosedur
Sementara itu, terkait pelantikan terhadap Sunjaya yang sedang menjalani proses hukum, menurut Emil bahwa pelantikan dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sunjaya masih memiliki hak politik sebelum ada inkrah atau keputusan hukum tetap dari pengadilan.
Emil juga mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri dan setelah berkonsultasi dengan KPK, bahwa tidak boleh ada kekosongan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan di daerah.