Network
PR CIREBON – Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengkritisi negara-negara yang bergerak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel tahun lalu.
Normalisasi itu dilakukan pada masa pemerintahan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), dan kini kekerasan kembali meningkat antara Palestina dan pasukan Israel.
"Normalisasi menuju sistem kolonial Israel tanpa mencapai perdamaian dan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan Palestina merupakan dukungan untuk rezim apartheid dan partisipasi dalam kejahatannya," kata Maliki pada pertemuan darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Minggu, 16 Mei 2021.
Baca Juga: Wajahnya Banyak Disamakan dengan Orang Lain, Arya Saloka: Gua Aja Mirip Ali Syakieb!
“Pendudukan kolonial ini harus dihadapi, dibongkar, diakhiri, dan dilarang. Normalisasi yang dipercepat baru-baru ini tidak akan berdampak pada sentimen dunia Arab atau mengubah penilaian mereka," tambahnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
Sejak kekerasan berkobar pada hari Senin, setidaknya 192 warga Palestina di Jalur Gaza telah tewas, termasuk 58 anak-anak.
Sementara itu, lebih dari 1.200 lainnya terluka. Di Tepi Barat yang diduduki, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.
Baca Juga: Hibur Sang Istri yang Sedang Mengandung, Caesar Hito Ajak Felicya Angelista Liburan ke Villa Mewah
Israel telah melaporkan 10 orang tewas, termasuk dua anak, dari ribuan rudal yang ditembakkan dari Gaza oleh Hamas dan kelompok Palestina lainnya, banyak di antaranya dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel.
Ada juga kekerasan yang meluas di seluruh Israel antara orang Yahudi Israel dan warga Palestina di Israel di tengah eskalasi.
Hal ini telah menempatkan negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, yakni Sudan, Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain, dalam posisi yang sangat membuat canggung.
Baca Juga: Joy Red Velvet Siap Debut Solo dengan Album 'Hello', Catat Tanggal Rilisnya!
Apalagi, normalisasi tersebut didasarkan pada perjanjian damai mereka dengan Tel Aviv dengan anggapan bahwa hubungan yang dinormalisasi akan berguna untuk kepentingan negara dan perjuangan Palestina.
Pertemuan darurat OKI diselenggarakan oleh Arab Saudi, yang belum secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel tetapi diketahui menjaga hubungan kedua negara.
Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan segera dalam menghentikan operasi militer Israel dan untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang bertujuan untuk solusi dua negara.
“Melestarikan Yerusalem adalah tanggung jawab kita semua,” katanya.
Pertumpahan darah baru-baru ini, tepat saat umat Muslim merayakan akhir bulan suci Ramadhan, telah membuat mitra baru Israel mundur.
Negara-negara yang melakukan normalisasi dengan Israel itu beralih ke retorika kritis kurang dari setahun setelah mereka menandatangani perjanjian normalisasi.
Baca Juga: Ditanyai Soal Keluhan Usai Vaksinasi, Arya Saloka: Ada Mbak, Honor Belum Turun
Normalisasi dengan perjanjian yang disebut Abraham Accords itu dikecam sebagai pengkhianatan oleh para pemimpin Palestina yang takut akan melemahkan tuntutan mereka untuk sebuah negara merdeka.
Mereka terkejut atas desakan mantan Presiden AS Donald Trump, yang memuji ‘fajar Timur Tengah baru’ saat menantu dan penasihatnya Jared Kushner menyebut konflik Israel-Palestina sebagai ‘perselisihan real estate’ belaka.
Reem Al Hashimy, menteri negara UEA untuk kerja sama internasional, berbicara pada pertemuan tersebut tetapi tidak menanggapi kritik tersebut, hanya menyerukan penghentian kekerasan dan tidak secara khusus menyalahkan Israel atas masalah tersebut.***
