Network
PR CIREBON - Militer Myanmar pada hari Senin 1 Februari 2021 telah berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dalam aksi kudeta melawan pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.
Atas aksi kudeta tersebut, Aung San Suu Kyi dilaporkan ditangkap dan ditahan bersama dengan para pemimpin Myanmar lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penggerebekan dini hari.
Militer Myanmar mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan para pejabat lain sebagai tanggapan atas 'kecurangan pemilu' yang terjadi pada November lalu.
Baca Juga: Tanggapi Tabrakan Beruntun karena Aksi Balap Liar, Kasatlantas Polres Jember Buka Suara
Adanya aksi kudeta yang dilakukan militer Myanmar, tentu membuat sejumlah negara pun ikut bereaksi dan mengecam aksi tersebut.
Selain dikhawatirkan akan membuat keadaan negara itu semakin mencekam, tentunya hal itu juga bisa membuat keadaan minoritas Muslim Rohingya kian sengsara.
Menanggapi hal itu, anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun ikut berpendapat.
Baca Juga: Baru Saja Sembuh, Pemain Real Madrid Eden Hazard Terus Dihantui Cedera Berkepanjangan
Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin dengan terjadinya kudeta militer atas pemerintahan sipil di Myanmar, dan prihatin akan nasib minoritas Muslim Rohingya.
Oleh karenanya, Hidayat Nur Wahid pun mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara aktif dan serius mendesak Myanmar untuk menghormati Piagam ASEAN.
Terutama terkait salah satu tujuan pembentukan ASEAN dalam Pasal 1 ayat (4), yakni memastikan bahwa masyarakat dan negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia luas dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.
Baca Juga: Viral Video Puluhan Ibu-ibu Terjatuh ke Kali Diduga Kedai Ambruk Saat Makan Soto
HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menuturkan, dengan mematuhi tujuan pembentukan ASEAN tersebut, maka setidaknya ada tiga hal yang perlu dilindungi di Myanmar saat ini.
Diantaranya demokrasi yang sudah mulai berlangsung di Myanmar, Warga Negara Indonesia (WNI), dan kaum marginal seperti etnis Rohingya yang teraniaya selama ini.
“Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut,” kata HNW dalam siaran pers, Rabu, 3 Januari 2021, di Jakarta.
Baca Juga: Haikal Hassan Buka-bukaan, Akui Dirinya Bukan Anggota atau Pentolan FPI
“Walau memang salah satu prinsip yang dipegang di ASEAN adalah prinsip non-interference,” sambungnya, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS.
Lebih lanjut, HNW mengapresiasi sikap Kemenlu melalui KBRI Yangon untuk melindungi WNI di Myanmar.
Seperti yang sudah diberitakan, KBRI Yangon telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI yang berjumlah sekitar 500 orang di Myanmar untuk waspada dan meminimalisasi kegiatan non-esensial di luar rumah.
Baca Juga: Didesak Mundur usai Video Digerebek Selingkuh, Anggota DPRD Sulut JAK Minta Maaf
Selain itu, imbuhnya, KBRI juga telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di Myanmar.
“Langkah cepat itu patut diapresiasi, tapi penting dikawal pelaksanaannya, agar WNI yang berada di Myanmar benar-benar aman dan selamat,” ujar HNW.
“Namun, sebagai salah satu negara yang sejak awal menginisiasi pembentukan ASEAN untuk menjaga stabilitas serta menciptakan iklim demokrasi di kawasan, Pemerintah Indonesia harusnya lebih bisa memainkan perannya yang lebih besar,” lanjutnya.
Baca Juga: Sopir Minibus Ugal-ugalan dan Senggol Polisi Ditangkap, Diduga Hindari Razia Operasi Prokes
HNW mengatakan bahwa peran yang besar itu adalah menjamin demokrasi bisa tetap berjalan dengan baik di Myanmar dan etnis minoritas Rohingya tidak kembali menjadi korban.
Ia mengatakan bahwa kondisi para etnis Rohingya sekarang ini ibarat keluar dari mulut buaya, tetapi justru malah masuk ke mulut singa.
“Di era Aung San Suu Kyi nasib Muslim Rohingya tertindas. Tapi PBB khawatir dengan kudeta militer Myanmar ini akan berimplikasi kepada nasib 600 ribuan penduduk Muslim Rohingya semakin buruk,” ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi Soal Kudeta Myanmar, Fadli Zon Cemaskan Nasib Etnis Rohingya
Menurutnya, panglima Militer yang saat memimpin kudeta pernah diminta oleh Dewan HAM PBB untuk diselidiki dan dituntut atas genosida di Negara Bagian Rakhine Utara, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan.
Oleh karena itu, HNW berharap agar pemerintah Indonesia dapat mengajak negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut bergerak menyelamatkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati di Piagam ASEAN.
Agar tak terjadi lagi genosida terhadap warga Rohingya yang bisa berdampak terjadinya eksodus besar-besaran lagi ke kawasan ASEAN yang akan menjadi beban bagi ASEAN juga.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Disebut Serang Pemerintah, Dewi Tanjung: Dimana Rasa Terima Kasih Anda
“Atasi kudeta militer di Myanmar itu, Indonesia penting bisa menunjukkan posisinya sebagai negara yang besar dan berpengaruh di kawasan” pungkasnya.***
